MUHAMMADIYAH.OR.ID, MALANG – 77 tahun merdeka, Indonesia telah meraih banyak kemajuan. Kemajuan itu diperoleh dari berbagai dinamika fase kebangsaan yang sejatinya berkesinambungan dari masa pra kemerdekaan, masa revolusi, orde lama, orde baru, hingga reformasi.
Bagi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, Indonesia masih terus berproses menemukan wujud idealnya kendati telah mendapatkan dasar bangunan dari setiap fase di atas. Terlebih lagi, Indonesia memiliki dasar yang sakral seperti Pancasila dan UUD 1945 yang tidak henti-hentinya terus mengalami cobaan. Karena itu dirinya menganggap perlu bagi seluruh komponen bangsa untuk terus berkonsolidasi.
“Di era orde lama sebenarnya kita telah menyelesaikan bangunan dasar berbangsa untuk menemukan kembali bahwa konstitusi dan Pancasila serta sejarah bangsa adalah titik pangkal kita berbangsa-bernegara. Sekali kita berbeda, menyalahi, mengkhianati dan merobeknya kembali, sejarah itu membuktikan bahwa itu akhirnya juga akan menjadi musibah dan bencana, padahal para pelaku di era itu adalah para pendiri Republik ini,” tegasnya.
Setelah itu, menurut Haedar lahirlah Orde Baru yang tidak ingin mengulangi kesalahan Orde Lama. Pada masa itu pembangunan sukses tapi belum ada perumusan soal hukum kekuasaan sehingga meletuslah reformasi 1998 yang poin utamanya adalah Indonesia belum khatam merumuskan suksesi kepemimpinan.
“Setelah selesai format konstitusi soal suksesi kepemimpinan, jangan sampai kita kemudian juga menabuh dan menabur masalah baru. Masalah yang potensial membuat kita bisa menghadapi musibah besar di tubuh bangsa ini,” ingatnya.
“Tapi itulah sejarah di mana kadang kita manusia tidak bisa memastikan ke mana arah sejarah itu berakhir. Boleh jadi sejarah itu membuat kita dewasa, hatta para pendiri bangsa pun dia harus belajar kembali berbangsa dan bernegara di era baru pasca kita merdeka bahwa ternyata membangun bangsa dan negara tidaklah mudah seperti kita berjuang melawan penjajah,” kata dia.
Dalam forum Konsolidasi Kebangsaan Angkatan Muda Muhammadiyah, UMM, Senin (5/9), Haedar lantas menyebut perlunya konsolidasi terus menerus mengingat pembelahan politik dan ideologi sebagai residu dari pemilihan umum masih terjaga. Selain itu masalah ini diperberat oleh lahirnya oligarki politik yang semestinya tidak terjadi di sistem demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan hikmat kebijaksanaan. Oligarki ini, baik dalam bentuk apapun, ekonomi atau politik seharusnya dicegah karena merusak spirit Keindonesiaan.
“Bila aturan main berubah-ubah lalu komitmen pada konstitusi melemah, pada saat yang sama hasrat pada kekuasan berlebih, nah pada saat itulah proses pelemahan di dalam berbangsa dan bernegara,” ingatnya.
“Maka perlu konsensus-konsensus baru, perlu how to manage state, perlu mencari titik-titik temu di atas keragaman dan sekaligus juga mencari solusi di atas maslah yang menimpa bangsa ini. Jangan sampai bahwa Indonesia ke depan harus berakhir dengan tragedi karena kita gagal mengkapitalisasi, mengkonsolidasi potensi-potensi positif itu dan sekaligus juga menyelesaikan masalah dengan pondasi yang kuat,” pesan Haedar. (afn)
