MUHAMMADIYAH.OR.ID, JEMBER—Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan, memiliki garis historis dan ideologis serta berkarakter tajdid dan kader berkeunggulan. Dalam konteks kebangsaan, Muhammadiyah kerap menjadi pelopor dan kompas arah bangsa.
Demikian disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas pada, Sabtu (10/9) di Universitas Muhammadiyah Jember di acara Sekolah Kepemimpinan Politik dan Kebangsaan yang diikuti Keluarga Besar Muhammadiyah Jember.
Busyro menjelaskan, bahwa kader-kader berkeunggulan yang dimiliki oleh Muhammadiyah harus memperkuat posisi rakyat, namun sekaligus juga tetap bersilaturahmi dengan dunia politik. Sebab, keduanya adalah tempat berjuang untuk menuju cita-cita Muhammadiyah.
Dalam konteks politik praktis, menurutnya saat ini sedang terjadi korupsi yang sistematis, terstruktur dan masif. Kenyataan ini menjadi masalah besar yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Korupsi terjadi mulai dari struktur kepemimpinan di pusat sampai bawah.
“Untuk itu, diperlukan keinsyafan bersama pentingnya komitmen ideologis berbasis etika kebangsaan autentik melawan radikalisme korupsi,” ucapnya.
Tindakan korup menurut Busyro merupakan salah satu bentuk radikalisme. Oleh karenanya jangan dikira bahwa radikalisme itu hanya bersandar pada agama-agama tertentu, sebab radikalisme juga lahir dari sistem politik yang tidak benar.
Pada kesempatan ini dirinya mengajak kepada seluruh akademisi, lebih-lebih yang berlatar belakang Muhammadiyah untuk berdiri di garda terdepan dalam menghalau tindakan korupsi. Akademisi jangan berjarak dengan masalah-masalah yang mendera rakyat, tapi harus berada di garda terdepan dalam gerakan melawan korupsi.
“Mahasiswa dan akademisi sebagai garda terdepan untuk gerakan perlawanan korupsi merupakan satu-satunya pilihan moral pembebasan rakyat dari dampak mematikan kejahatan korupsi dan kebohongan struktural,” kata Busyro.
Menurutnya, teriakan histeris kaum miskin tertindas merupakan dampak langsung dari kejahatan “bandit politik” yang semakin menambah pekak telinga dan gelapnya nurani kelompok “begal” politik.
“Mereka para ‘penikmat jabatan’ negara hasil eksploitasi rakyat yang diperlakukan sebagai ‘sapi perah politik’ pemilu pilkada berbasis suap yang haram itu,” tuturnya.
Sebagai kompas arah bangsa, Muhammadiyah harus menjadi yang terdepan atau yang mempelopori gerakan perlawanan terhadap radikalisme korupsi. Terlebih kepada akademisi Muhammadiyah, harus giat melakukan perlawanan ini.
