MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas menyatakan apresiasi dan dukungan kepada pemerintah dalam memberantas persoalan mafia tanah.
“Muhammadiyah mendukung penuh niat baik pemerintah untuk melenyapkan mafia tanah,” kata Anwar melalui pesan singkat, Rabu (3/8).
Dirinya memandang ketegasan Presiden Joko Widodo pada Mei 2022 lalu yang meminta para menterinya untuk memberantas mafia tanah memang diperlukan dan telah menunjukkan hasil.
“Di antaranya, Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN yang baru sudah menindaklanjuti tugas Presiden itu dengan membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Tanah yang merupakan tim gabungan antara Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata dia.
Untuk mengoptimalkan misi itu, Muhammadiyah kata Anwar meminta masyarakat yang tanahnya dirampas agar berani mengadukan masalah tersebut, baik secara individual atau secara bersama-sama kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Bahkan, Muhammadiyah menurutnya juga meminta seluruh elemen bangsa Indonesia untuk senantiasa memantau dan mengawasi penyelesaian kasus mafia tanah agar semua pihak di tanah air ini dapat hidup dengan aman, damai, dan bahagia karena hak-hak mereka, terutama menyangkut tanah dihargai dan dihormati.
Seperti diketahui, hasil kerja tim Satuan Tugas Anti mafia Tanah mulai menampakkan hasilnya. Antara lain penggeledahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diikuti dengan penangkapan eks pejabat di kantor tersebut.
Mereka diduga telah bekerja sama dengan pendana untuk merampas tanah korban dengan modus memanipulasi data pada saat penerbitan sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Di tempat lain, Polda Sumatera Selatan juga berhasil membongkar sindikat pembuatan sertifikat tanah palsu di Banyuasin, Sumatera Selatan. Saat itu, dua mafia tanah yang salah satunya adalah mantan kepala desa ditangkap beserta belasan sertifikat tanah palsu.
“Begitu juga Tim Gabungan Polres Bogor dan Kementerian ATR/BPN juga telah membongkar mafia tanah yang melibatkan pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang memalsukan sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL),” lanjut Anwar.
Hal ini kata dia adalah progress yang membanggakan. Namun, Anwar Abbas berharap ke depan ketegasan itu tidak hanya menyasar pada para pejabat dan oknum saja, tetapi juga menyasar pihak-pihak lainnya seperti pengusaha besar yang ikut berkolaborasi dengan mereka. (afn)
