MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA— Meski dalam regulasi TNI-Polri sudah tidak boleh berpolitik, tapi dalam realitas yang terjadi amat sulit atau mungkin juga tidak bisa membuat batasan agar TNI-Polri menjadi apolitik. Alih-alih menguatkan regulasi, lebih penting melakukan internalisasi nilai-nilai regulasi dan demokrasi dalam tubuh TNI-Polri. Hal itu ditegaskan oleh Himawan Bayu Patriadi, Peneliti Senior sekaligus Direktur di Centre for Research in Social Sciences and Humanities (C-RiSSH), Universitas Jember pada, Rabu (16/3) di acara Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Menurutnya, mengembalikan TNI-Polri ke Barak sulit direalisasikan, sebab jika merujuk pada Buku Putih Pertahanan tahun 2008 disebutkan bahwa, selain berfungsi untuk pertahanan TNI juga berfungsi untuk mengidentifikasi nirmiliter yang berdimensi, ideologi, politik, ekonomi, sosbud, TI, dan keselamatan umum.
Melihat kenyataan seperti itu, Himawan Bayu menyebut bahwa selain penataan ulang terhadap regulasi atau undang-undang, yang tidak kalah penting adalah pembangunan manusia (proper behaviour). Mengatasi masalah yang terjadi termasuk dalam tubuh TNI-Polri, tidak melulu dengan membuat regulasi dan regulasi.
“Sebab kalau masyarakatnya baik, maka mereka tidak akan mencari celah untuk menyiasati regulasi itu. Tapi kalau masyarakatnya tidak baik, maka sebaik-baiknya regulasi maka masyarakatnya akan mencari celah,” ungkapnya mengutip Socrates.
Di sisi lain, Himawan menyebut saat ini tantangan terberat yang dihadapi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah peradaban. Akan tetapi menurutnya, saat ini Indonesia lebih disibukkan dengan membuat rambu-rambu pembatasan. Padahal yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kualitas manusia.
“Kemampuan person masyarakat dalam menginternalisasi aturan-aturan dan semangat yang ada dalam peraturan itu menjadi pengarah yang penting pada tingkah lakunya, supaya proper. Termasuk dalam demokrasi lebih dari sekedar regulasi,” imbuhnya.
Menurutnya titik pangkal dalam menciptakan perilaku masyarakat yang baik termasuk dalam tubuh TNI-Polri adalah akomodir good of conduct dalam regulasi yang ada. Secara bersamaan diperlukan juga internalisasi nilai demokrasi termasuk dalam tubuh TNI-Polri menjadi lebih penting untuk dipikirkan, dibandingkan dengan pembuatan regulasi dan check and balancing.
