MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memberikan pidato kunci dalam Seminar Pra Muktamar pertama di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD), Jakarta, Selasa (8/3).
Abdul Halim Iskandar berharap Seminar Pra Muktamar ke-1 ini dapat menghasilkan rekomendasi bagi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam program percepatan pembangunan desa dan ikhtiar membangkitkan ekonomi lokal.
“Kami minta dukungan dari Muhammadiyah dan keluarga besar Muhammadiyah. Melalui kolaborasi, kita berharap keluarga besar Muhammadiyah juga menjadi bagian penting dari percepatan pembangunan di desa. Tentu kepengurusan Muhammadiyah, warga Muhammadiyah ini kan menyebar ke mana-mana sampai ke desa-desa dan ini menjadi harapan kita agar masalah keluarga besar Muhammadiyah menjadi bagian penting bagi percepatan pembangunan di desa,” ungkapnya.
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi kata Abdul Halim terus bekerja keras mengupayakan optimalisasi dana desa agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat lapisan terbawah.
Penggunaan dana desa dibebaskan pada kegiatan apa saja asalkan memenuhi unsur pada dua hal, yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa.
Karenanya, penggunaan dana desa di luar dua kepentingan itu dilarang. Bahkan pembangunan Balai Desa sekalipun juga dilarang jika tidak memenuhi dua unsur tersebut.
Dari tahun 2015 hingga 2021, kata Abdul Halim dana desa yang telah disalurkan mencapai 400,1 Triliun dan akan terus meningkat. Untuk tahun ini, dana yang disiapkan dari APBN berjumlah 68 Triliun.
Dana desa yang disalurkan telah digunakan untuk membangun dua unsur tersebut dari sarana prasana penunjang misalnya jalan desa, jembatan, pasar, bumdes, tambatan perahu, embung, irigasi, sarana olahraga, penahan tanah, air bersih, MCK, polindes, drainase, PAUD, posyandu, hingga sumur.
Dari penggunaan dana tersebut, indeks desa berstatus mandiri meningkat dari 174 pada 2015 menjadi 3.269 pada 2021 dari sebanyak 74.960 desa seluruh Indonesia sesuai data Kemendagri. Angka kemiskinan yang sempat meningkat sejak pandemi juga mengalami penurunan sebanyak satu persen.
Upaya mempercepat pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) bagi desa dan daerah transmigrasi, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berharap pejabat desa meminimalisir pembangunan minimarket.
“Dalam konteks transmigrasi, kami juga terus terang mencari pola terbaru agar jauh lebih produktif dan tidak distigmakan bahwa transmigrasi adalah memindahkan kemiskinan dari satu tempat ke tempat lainnya,” kata Abdul Halim Iskandar.
Terakhir, Abdul Halim berharap Muhammadiyah terus membersamai program percepatan SDGs Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi bagi 74.960 desa di seluruh Indonesia.
“Sudah terbukti Muhammadiyah menjadi faktor dominan dalam perjalanan bangsa ini sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Oleh karena itulah atas nama pemerintah, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras Muhammadiyah selama ini yang telah mendidik bangsa dan telah memproduksi atau melahirkan kader-kader bangsa yang sangat berkualitas,” katanya.
“Semoga Seminar Pra Muktamar ini melahirkan rekomendasi bagi desa-desa untuk lebih cepat menggerakkan desa lebih maju dan mandiri menjadi kekuatan ekonomi indonesia. Selamat Muktamar ke-48,” pungkas Abdul Halim. (afn)
