MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Perdebatan pro dan kontra isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden terus menguat dalam beberapa hari terakhir. Dalam forum webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Rabu (9/3) Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti memberikan tanggapan.
Menurutnya, wacana tiga periode bisa dilakukan secara formal-konstitusional, tetapi secara etika jauh dari moralitas konstitusi. Abdul Mu’ti lalu membacakan Penjelasan Umum Tentang Undang-Undang Dasar (UUD) Indonesia 1945. Dalam penjelasan itu disebutkan bahwa pasal-pasal konstitusi tidak bisa dipahami secara terpisah dari teksnya saja. Tetapi juga harus dipahami terkait suasana kebatinannya.
“UUD negara manapun tidak bisa dimengerti jika hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya UUD dari suatu negara, kita harus mempelajari bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya, dan harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin,” terang Mu’ti.
Karena itu, penetapan masa jabatan presiden dan wakilnya selama dua periode dalam amandemen UUD 1945 kata Mu’ti tidak terlepas dari semangat reformasi. “Karena ada preseden Bung Karno memimpin sangat lama kemudian ada Pak Harto yang juga memimpin sangat lama. Nah suasana kebatinan dan semangat reformasi ini adalah bagian tak terpisahkan dari lahirnya amandemen UUD 1945 khususnya terkait pasal yang berkaitan dengan masa jabatan presiden. Karena itu kalau kita mau bicara dari sisi teksnya saja, ya masih bisa ditafsirkan sana sini,” jelasnya.
Di luar teks formal, suasana kebatinan dan kejiwaan serta konteks yang menjadi latar belakang lahirnya pasal-pasal dalam amandemen UUD 1945 itu kata Mu’ti tidak boleh dilepaskan.
“Nah suasana kebatinan itu adalah jiwa dari suatu UUD. Suasana kebangsaan itu adalah ruh yang menjadi landasan mengapa sebuah UU itu disusun dan mengapa teks atau redaksinya itu berbunyi sesuai dengan di UUD itu,” katanya.
Dari pemahaman yang utuh terhadap teks dan konteks penyusunan UUD, Mu’ti beranggapan bahwa wacana hingga aksi amandemen UU untuk mewujudkan perpanjangan masa jabatan Presiden terbuka untuk dilakukan, tetapi melabrak norma kepatutan.
“Marilah kemudian kita meninggalkan legacy yang baik sebagai pendidikan dan keteladanan bagi putra-putri bangsa. Jangan sampailah bangsa kita terutama generasi muda ini mempelajari sejarah yang tidak baik dari para pemimpinnya dan kemudian sejarah kita ini harus kita koreksi berkali-kali hanya untuk menyelamatkan seseorang yang mungkin orang itu sedang berkuasa, atau orang itu sedang turun dari kekuasaan,” pungkasnya. (afn)
