MUHAMMADIYAH.ID, YOGYAKARTA – Dari seluruh organisasi civil society, Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi dengan sistem tata kelola organisasi yang paling rapi dan baik (good governance).
Tidak hanya sistem Muktamar yang dirujuk oleh beberapa organisasi lain, praktek sistem otonomi Muhammadiyah pun dianggap lebih baik daripada milik negara. Demikian ungkap Hyung Jun Kim, Guru Besar Antropologi Kangwon National University Korea Selatan dalam Webinar Feishum UNISA Yogyakarta, Senin (31/5).
“Saya pikir sistem otonomi Muhammadiyah bisa menjadi salah satu contoh untuk memperkuat demokrasi dan memperkuat sistem mengelola daerah di pemerintahan karena walaupun kadang kita bicara soal otonomi secara formal, tapi sebenarnya secara deal tidak berjalan,” jelas Kim.
Kim menyoroti tersisanya kultur feodalisme dalam pemerintahan sehingga seringkali praktek otonomi daerah kalah oleh perintah dari orang maupun kelompok yang berada di tingkat atas.
Di Muhammadiyah, praktek otonomi menurut Kim ditampilkan melalui pendirian dan pengelolaan kantor Pimpinan Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).
Kantor Pimpinan Daerah (PD), Pimpinan Cabang (PC), Pimpinan Ranting (PR) beserta amal usaha di Muhammadiyah didirikan secara swasembada dengan pengelolaan desentralisasi.
“Dari faktor sejarah, sebagian besar AUM didirikan dari inisiatif, usaha keras dan keikhlasan anggota. Jadi organisasi (pusat) sebenarnya tidak pernah memberi uang, tidak pernah memberi petunjuk yang pas untuk mendirikan suatu AUM,” jelas Kim.
Meski secara struktur dan sikap Muhammadiyah terpusat, namun dalam pengelolaannya setiap daerah dapat berjalan tanpa Pimpinan Pusat sehingga berusaha mandiri dan berdaya saing.
Semua jenjang Persyarikatan itu mendorong mengoptimalisasikan pengelolaan berdasar potensi daerah masing-masing. Otonomi juga mencegah lahirnya kubu politik di dalam tubuh Persyarikatan.
“Saya pikir otonomi bisa memberi dampak luar biasa, memberi peluang inisiatif bagi orang-orang di daerah. Salah satu kesuksesan Muhammadiyah adalah dari otonomi. Karena dari otonomi, orang-orang punya inisiatif sendiri untuk mengelola dirinya sendiri,” terangnya.
“Kalau di pemerintahan susah sekali untuk menerapkan sistem itu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan itu, pemerintah harus belajar banyak dari sistem otonomi di Muhammadiyah biar otonomi bisa benar-benar berjalan walaupun itu pertama kali susah sekali tapi lama-lama saya yakin itu bisa memberi sistem manjur bagi daerah di manapun,” tutupnya.
