MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA—Ketua PP Muhammadiyah yang sekaligus mantan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas membantah tudingan yang menyebut adanya radikalisme dan Taliban di KPK sebagaimana yang ramai dibicarakan di media sosial.
Busyro mengungkapkan delapan dari 75 pegawai yang tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) beragama nonmuslim. Ia menyebut nama seperti penyidik Christian yang taat menjadi umat Kristiani, kemudian Kadek selaku jaksa juga taat sebagai umat Hindu.
“Saya ingin menyampaikan menurut berita-berita yang bisa kita baca dari media, dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus itu ada delapan pegawai KPK yang itu beragama Nasrani dan beragama Buddha,” ungkap Busyro dalam acara yang bertajuk ‘Menilik Pemberantasan Korupsi Pasca Tes Wawasan Kebangsaan dan Putusan MK’ pada Jumat (07/05).
Bagi Busyro, berhembusnya isu radikalisme dan Taliban di tubuh KPK merupakan narasi yang dibuat-buat buzzer. Tudingan tanpa bukti yang kuat tersebut selain bertujuan melemahkan fungsi KPK sebagai lembaga independen, juga merupakan tindakan radikalisme politik.
“Isu taliban sama sekali tidak pernah ada. Justru isu itu membuktikan adanya radikalisme politik. Radikalisme yang dilakukan oleh imperium-imperium buzzer yang selalu mengotori perjalanan nilai-nilai keutamaan bangsa,” tutur Busyro.
Lebih lanjut, Busyro meminta dukungan dari masyarakat untuk ke-75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK dan diisukan terancam dipecat. Ia mengajak masyarakat untuk menyelamatkan KPK dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kita dorong jangan sampai 75 pegawai KPK itu dipecat dengan dalih apa pun juga. Karena tes wawasan kebangsaan itu tidak memiliki legitimasi moral, legitimasi akademis maupun metodologi,” kata Busyro.
