MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA— Benang kusut pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan belum terurai, apalagi sejak Jum’at (18/12) warga sekitar lokasi TPST melarang armada sampah melakukan pembongkaran sampah.
Akibatnya ratusan ton sampah di masyarakat wilayah Yogyakarta tidak bisa diambil. Menyebabkan penumpukan sampah di beberapa titik, seperti di Pasar Wisata Taman Sari, Yogyakarta. Tak pelak kondisi ini menimbulkan kondisi tidak nyaman bagi warga dan para pengunjung pasar.
Seperti yang disampaikan oleh Mayrono, Ketua Kelompok Pemulung Dampingan MPM PP Muhammadiyah, Mardiko. Kondisi terkini TPST Piyungan sudah penuh dan tidak bisa lagi menampung sampah kiriman.
“Dari arah atas Padasan Mardiko itu sudah tidak bisa buang sampah lagi karena lokasi habis,” ungkapnya
Penutupan Dermaga TPST yang overload menyebabkan armada sampah mengalami antrian yang panjang, menyebabkan warga kesulitan dalam melakukan aktifitas. Selain itu, warga sekiatr TPST Piyungan juga tergangu air lindi yang dihasilkan sampah merembes ke lingkungan warga.
Pengelolaan TPST Piyungan
Angkat bicara terkiat kusutnya pengelolaan TPST Piyungan, Ketua MPM PP Muhammadiyah, M. Nurul Yamien meminta permerintah dan pihak terkait tidak gagap dalam menyelesaikan masalah persampahan di Yogyakarta. Menginggat masalah ini terus berulang, jangan sampai pemerintah dicap gagal dalam pengelolaan sampah di DIY.
“Terbatasnya sarana peralatan, apalagi dalam kondisi rusak, dan kurang koordinasi yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Pemprof DIY menjadikan persoalan sampah di TPST Piyungan semakin akut. Terlebih lagi bila musim penghujan tiba,” ungkap Yamien
Yamien menegaskan, pengelolaan TPST Piyungan harus segera diselesaikan dengan cepat. Karena ujungnya masyarakat kecil yang dirugikan, bukan hanya disebabkan susahnya mobilitas warga dan rembesa ari lindi, tapi juga berkurangnya pendapatan warga yang menggantungkan hidupnya dari memulung sampah.
“Harusnya masyarakat mendapatkan kompensasi, tetapi nampaknya meski sudah berulang kali disuarakan kepada pemangku kepentingan, hal itu belum terwujud,” imbuhnya
Yamin menyarankan supaya pemerintah daerah berani melakukan trobosan dalam mengelola sampah, baik dalam hal kebijakan maupun penggunaan alat teknologi yang lebih modern. Karena sesungguhnya sampah bila dikelola dengan baik dapat memberikan nilai ekonomi baik bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri.
