MUHAMMADIYAH.ID, YOGYAKARTA— Terkait dengan insiden yang melibatkan oknum kepolisian dan laskar Front Pembela Islam (FPI), Busyro Muqoddas, PP Muhammadiyah menyampaikan turut berduka atas tewasnya 6 anggota FPI dalam peristiwa tersebut.
Menurutnya, pandangan integrative yang dimiliki oleh Muhammadiyah menyebabkan tidak bisa pasif dan membiarkan atas terjadinya insiden atau kejadian yang terjadi. Karenanya Muhammadiyah perlu memberikan catatan untuk kelayakan-kepatutan, yang standarnya norma agama dan kebangsaan.
“Peristiwa yang terjadi mengambarkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara, yang tidak hanya terjadi pada kerusuhan Cikampek kemarin, tapi sebelumnya yang terjadi,” ujarnya pada Selasa (8/12).
Insiden tersebut, tegas Busyro, mengambarkan negeri sedang terancam dengan potensi keretakan. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang dirasakan oleh semua pihak. Sehingga Muhammadiyah bukan hanya berduka tapi juga mengutuk terjadinya segala tindak kekerasan.
Secara khusus Busyro menghimbau insiden ini untuk dijadikan bahan koreksi total bagi negara. Kedaulatan rakyat di negeri ini tidak ada gunanya, jika keselamatan jiwa dan kemanan tidak terjamin.
“Pimpinan Pusat selama ini juga melakukan fungsi advokasi terhadap pelangaran hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat,” imbuhnya.
Advokasi Muhammadiyah
Busyro mengulas, dari sekian banyak kasus yang diadvokasi oleh Muhammadiyah, negara masih sering hadir dalam bentuk kekerasan. Oleh karena itu, insiden ini jangan sampai terulang kembali.
Kepada pihak berwenang, ia meminta supaya menunjukkan kejujuran profesionalitasnya. Serta kepada Presiden dan petingi polri, supaya membentuk tim idependen yang memiliki kompetensi dan track record dalam menelaah kasus ini dengan objektif berdasarkan fakta yang tidak ada tersembunyi dan disembunyikan.
“Tim independen ini penting karena kita hidup dan sudah tahu, sudah menyadari sejak lama dalam negara yang menganut sistem demokrasi yang mengandung moralitas demokrasi Pancasila-UUD 45, itu menuntut proses-proses yang balance, yang tidak sepihak,” tuturnya.
Maka PP Muhammadiyah sangat mendesak dibentuknya tim indepen tersebut. Kasus ini harus diusut secara tuntas, bernas, dan terbuka, tapi di sisi lain jangan sampai menutup kesadaran publik atas kasus kejahatan korupsi yang semakin terstruktur, sistematis, dan massif, serta mengurita.
“Ada problema besar, yang problema besar itu perlu kita cermati bersama dan dijadikan agenda bersama. Karena korupsi itu comone enemy (musuh bersama) semua eleman,” imbuhnya.
Busyro menegaskan, jangan sampai insiden Tol Cikampek mengalihkan dan menjadikan lengah atas terjadinya potensi korupsi dan agenda atau problem besar lain. Meskipun demikian, insiden Tol Cikampek harus diusut dengan tuntas.
