Tentang Vaksinasi, Muhammadiyah Tidak Ada Urusannya Dengan Politik

MUHAMMADIYAH.ID, TUBAN – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa dukungan Muhammadiyah terhadap vaksinasi adalah sikap dan karakter yang memang sudah semestinya dimiliki oleh setiap warga Muhammadiyah.

“Jadi kalau ada informasi-informasi yang beredar untuk tidak ikut vaksinasi, menurut saya itu bukan sikap yang sesuai dengan sikap dan pandangan Muhammadiyah. Vaksinasi itu bagian dari kita mengamalkan ajaran agama, bagian dari kita berikhtiar untuk senantiasa melindungi kita dari kemungkinan tertular. Dan itu adalah kewajiban bagi kita sekalian,” ujarnya, Ahad (10/1).

Dalam forum webinar Tabligh Akbar Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban, Abdul Mu’ti menekankan bahwa vaksin bukanlah obat, tetapi pemicu imunitas agar tubuh memiliki mekanisme yang lebih kuat terhadap potensi Covid-19. Karena itu protokol kesehatan harus tetap diperhatikan meski telah mendapatkan vaksin.

Muhammadiyah sendiri menurutnya memiliki tiga sikap terkait program vaksinasi pemerintah. Pertama, Muhammadiyah mendukung dengan syarat MUI menyatakan halal dan BPOM menyatakan efektif dan aman.

Kedua, jika syarat pertama terpenuhi Muhammadiyah menurutnya akan mendukung agar vaksinasi berjalan dengan sebaik-baiknya.

Ketiga, Muhammadiyah meminta kepada semua pihak untuk menjadikan program vaksinasi sebagai gerakan sosial yang diperhatikan dengan ketat masalah akuntabilitasnya.

“Program vaksinasi sebagai gerakan sosial, bukan bagian dari proyek, bagi-bagi duit. Nah itu yang kami sampaikan pada Menkes. Karena seringkali kalau ada yang sifatnya masal seperti itu, kadang-kadang muncul godaan untuk melu bancaan. Jangan sampai Covid ini menjadi sebab orang melakukan bancaan sebagaimana bantuan sosial oleh mensos yang sebelumnya,” ujar Mu’ti.

Dengan tiga sikap di atas, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa itulah ciri dari gerakan Islam yang berkemajuan. Yaitu positif terhadap ilmu pengetahuan dan bersikap konstruktif menggunakan ilmu.

“Kemudian kalau ada yang membawa-bawa persoalan ini ke dalam politik, katakan bahwa itu bukan urusan Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak ada urusannya dengan politik, urusan Muhammadiyah adalah bagaimana masalah ini selesai. Karena itu memang sudah sangat lama Covid ini terjadi dan kita harus yakin bahwa li kulli da’in dawa’un. Setiap penyakit ada obatnya,” tegas Abdul Mu’ti. (afn)