MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA– Menurut Hajriyanto Yasin Thohari, memberi solusi komprehensif masalah Israel-Palestina tidak mudah. Bahkan di atas kertas pun tidak mudah menuliskan bagaimana solusi komprehensif terkait masalah ini.
Duta Besar RI untuk Lebanon ini menyebut, segala metode dan ideologi perjuangan sudah dipakai untuk mencari solusi atas masalah Israel-Palestina, bahkan pendekatan dengan senjata juga sudah diusahakan. Polemik yang sudah berusia 75 tahun ini semakin kesini pada sisi militer semakin tidak seimbang.
“Alutsista yang sangat modern, bukan hanya dibandingkan dengan Palestina, bahkan dibandingkan dengan semua negara Arab dan kawasan Timur Tengah seluruhnya, Israel itu memegang supremasi dan superiority militer,” ungkapnya.
Dalam Pengajian Umum PP Muhammadiyah Jum’at (11/6) malam, Hajri menyebut solusi yang tersisa kini hanya perundingan atau diplomasi.
Ia menuturkan, pada kunjungannya sebagai Pimpinan MPR RI pada tahun 2011 untuk bertemu Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dalam perbincangannya, Mahmoud Abbas menyebut bahwa, semua dunia menginginkan perdamaian antara Israel dengan Palestina, kecuali Benjamin Netanyahu (Perdana Mentri Israel sekarang).
Meski demikian, pendekatan melalui diplomasi bukan tanpa hambatan. Semua pihak yang mencoba memprakarsai untuk mendamaikan selalu gagal dan diabaikan oleh Israel. Kini, tingal satu pendekatan saja yang kiranya digubris oleh Israel, yaitu pendekatan unilateral yang bisa diperankan oleh Amerika Serikat.
“Hanya saja ini menjadi problem yang serius bagi Palestina, karena Amerika Serikat selalu tidak adil. Bukan hanya tidak adil, tapi juga menabrak keputusan badan-badan dan juga hukum-hukum internasional,” imbuh Hajriyanto.
Hajriyanto memaparkan, peran salah-kaprah yang dilakukan oleh AS atas masalah Israel-Palestina diantaranya pada tahun 2017, di mana AS mengakui Kota Yerusalem sebagai milik Israel. Bahkan dalam Peace to Prosperity (2020), sebuah visi untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat Palestian dan Israel, AS menegaskan Yerusalem integral dan menjadi Ibu Kota Israel.
“Padahal resolusi PBB mengatakan Yerusalem itu diperundingkan batas-batasnya karena nanti Yerusalem Barat itu punya Israel, Yerusalem Timur punya Palestina. Kira-kira seperti itu sejak tahun 67,” ungkapnya.
Termasuk pada kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu, Presiden AS, Joe Biden, bahwa Israel berhak membela diri. Menurut Hajri, hal ini menunjukkan bahwa, AS mengabaikan sama sekali 243 korban jiwa yang diantaranya adalah anak-anak Palestina.
Discussion about this post