MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Hadir dalam Seminar dan Dialog 50 Tahun CSIS Indonesia, Senin (26/7) Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia perlu ditinjau ulang.
Penilaian tersebut muncul karena dirinya menganggap produktivitas anggota DPR sangat rendah dalam menyusun berbagai undang-undang.
“Sehingga menurut saya sistem pemilu ini yang perlu diubah dan usulan Muhammadiyah itu kan ada dua opsi,” tutur Mu’ti.
“Pertama diubah dengan sistem tertutup, murni sesuai nomor urut, tentu ini jadi masalah tersendiri, tapi yang lebih mungkin adalah proporsional, terbuka, terbatas di mana perolehan suara itu penting tapi nomor urut juga berpengaruh sehingga di sini partai masih bisa memiliki otoritas untuk menominasikan kader-kader yang punya potensi menjadi anggota DPR sesuai dengan keahliannya. Bahkan bisa melakukan promo di komisi mana dia akan duduk termasuk juga dalam konteks ini juga mempromosikan kader-kader partai dari kalangan perempuan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menilai bahwa akibat sistem pemilu sekarang, idealisme proporsi 35 persen anggota legislatif juga tidak tercapai disebabkan oleh sistem proporsional terbuka yang tidak menjamin caleg dengan nomor urut 1 akan terpilih secara murni berdasarkan pemilihan suara.
“Tapi kalau pilihannya itu proporsional-terbuka-terbatas, saya kira suara rakyat itu masih bisa diapresiasi karena dia masih bisa pilih orang tapi juga aspirasi partai masih bisa mendapatkan ruang karena nilai urut tidak kemudian sama sekali tidak punya makna,” jelasnya.
“Namun karena kita Alhamdulillah sudah sadar dengan ini dan perlu ada perubahan ya menurut saya kita bisalah mengajak para kawan-kawan di DPR kemudian para pimpinan parpol ini bisa melihat bersama-sama masalah ini sebagai masalah kita bersama dan Indonesia yang telah kita cita-citakan ini bisa lebih baik tentu dengan demokrasi sebagai proses pilihan politik yang paling tepat,” tutupnya.
