MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA—Ketua PP Muhammadiyah Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Muhammad Busyro Muqoddas apresiasi Lembaga Hikmah dan Kajian Publik (LHKP) PP Muhammadiyah yang mengangkat isu tentang masalah tambang. Pengkayaan isu ini merupakan manifestasi dari integrasi keagamaan dan kebangsaan yang dilakukan oleh LHKP.
Hal itu disampaikannya pada Diskusi Publik LHKP dengan tema “Mitos Tambang: Bisakah Kita Menangkal Kutukan Sumber Daya Alam ?” pada (9/12) yang disiarkan secara virtual. Busyro menjelaskan, LHKP merupakan lembaga yang mengintegrasikan pandangan keagamaan dengan kebangsaan.
“Pandangan itu bukan hanya terbatas pada retorika, apalagi memproduksi retorika, tetapi lebih kepada untuk membangun suatu tradisi-tradisi keilmuan sebagai sumber keadaban, dan kemudian pada tradisi-tradisi amal,” ungkapnya.
Terkait itu, Busyro menyebut di Muhammadiyah terdapat etos amal ilmiah, ilmu amaliah. Sementara, mengomentari isu diskusi yang dibahas oleh LHKP melalui webinar ini, Busyro menyebut acara ini dilakukan pada momen yang tepat.
Momen tersebut berkaitan dengan negeri yang menampakkan dirinya sebagai birokrasi yang dipimpin oleh sebagian, namun menjadi kekuatan yang dominan dan determinan. Perselingkuhan antara oligarki bisnis dan politik yang melakukan manuver di pusat, dampaknya sampai ke bawah.
“Watak yang seperti ini menampilkan dampak-dampak destruktifnya, dampak-dampak demoralitasnya,” imbuhnya.
Melalui diskusi yang diselenggarakan oleh LHKP ini Busyro menyebut langkah ini sebagai ikhtiar menolong rakyat, melalui perbaikan terhadap birokrasi di negara ini. Meski usulan PP Muhammadiyah kepada pemerintah pusat jarang didengar, namun Muhammadiyah tidak pernah jerah apalagi menyerah.
“Wong koruptor-koruptor saja tidak putus asa, muslihat-muslihat ekonomi, politik, kesehatan juga tidak putus asa, kenapa kita yang orang baik seakan-akan ada yang putus asa”. Tegas Busyro.
Rumusan atau hasil dari diksui yang dilakukan oleh LHKP PP Muhammadiyah ini rencananya akan diberikan secara terhormat kepada pimpinan lembaga negara. Lebih khusus Busyro menegaskan bahwa ‘kutukan tambang’ adalah masalah hilir, yang disebabkan oleh hulu yang mengalami demoralisasi.
“Ayo semua masyarakat sipil lintas usia, lintas NGO, lintas Ormas, lintas kampus, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bagian dari peran keadaban. Didengar atau tidak, diperbaiki atau tidak kewajiban kita adalah sudah mengingatkan dengan cara yang terhormat,” tandas Busyro.
Sebagai narasumber Diskusi Publik LHKP ini “Mitor Tambang: Bisakah Kita Menangkal Kutukan Sumber Daya Alam” di antaranya adalah Bagus Hadikusumo (Jatam), Muhammad Afandi (Walhi), David Efendi (LHKP PPM), Hari Kurniawan (Laskar Hijau), Agiel Laksamana P (Presidium KHM).
