MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Tidak ingin kelompok difabel hanya menjadi objek politik, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah peringati Hari Disabilitas Internasional (HDI) dengan pendidikan politik untuk kelompok rentan/marginal pada (23/12).
Agenda yang dihadiri oleh kelompok difabel, petani, dan UMKM dampingan MPM PP Muhammadiyah ini diselenggarakan di Gedoeng Moehammadijah, Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota, Yogyakarta.
Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah, Prof. Sarjito menuturkan salah satu tujuan pemberdayaan adalah untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
“Sebagai kewajiban warga negara, maka jangan sampai kita golput,” pesan Sarjito kepada kelompok dampingan MPM PP Muhammadiyah.
Sebagai pemateri acara ini ada Betty Epsilon Idroos Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Ane Permatasari dari Pusat Studi Gender, Anak, dan Disabilitas UMY, serta Kuni Fatonah Ketua KSP Bank Difabel Ngaglik, Sleman.
Kuni Fatonah menyebut, Pemilu inklusif tidak hanya diperlukan bagi kelompok difabel daksa, tetapi juga bagi yang netra, tuli, dan gangguan mental. Kuni menyoroti bahwa sejauh ini masih belum didapatkan data akurat tentang pemilih difabel.
“Pencocokan data ini nanti bisa menyelenggarakan Pemilu secara inklusif, sehingga Pemilu bisa diselenggarakan lebih baik,” katanya.
Pengalaman Kuni, jika pendataan pemilih difabel tidak akurat akan ada kesenjangan fasilitas yang dialami. Misalnya saja, bagi kelompok difabel netra akan kesulitan jika di tidak disediakan alat bantu berupa template braille. Terkadang ada tapi jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan.
Terkait dengan hak politik difabel, Ane Permatasari mengungkapkan terdapat beberapa hak politik bagi difabel khususnya dalam Pemilu yang kadang terabaikan.
Ane merinci hak yang terabaikan itu seperti hak untuk didaftar guna memberikan suara, akses ke TPS, pemberian suara yang rahasia, hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif, dan hak informasi termasuk informasi tentang Pemilu.
Sementara itu, Betty Epsilon Idroos dalam paparannya menyebutkan bahwa partisipasi aktif kelompok difabel, dan seluruh warga negara Indonesia didukung dalam UU No. 23 tahun 2006 jo UU No. 24 tahun 2013.
Selain itu juga didukung oleh UU No. 8 Tahun 2016, UU No 7 Tahun 2017, dan PKPU No. 3 Tahun 2022. Oleh karena itu, Betty menegaskan bahwa KPU saat ini akan terus berusaha menegakkan peraturan tersebut sehingga Pemilu bisa inklusif.
Pemilu Inklusif, kata Betty, merupakan bagian dari pemilu demokratis yang unsurnya sebagai representasi lembaga demokrasi, politik partisipatif, dan pemilu inklusif. Dia menambahkan, saat ini KPU juga sedang melakukan pemutakhiran data pemilih rentan.
