MUHAMMADIYAH.OR.ID, SRAGEN—Gayung harus bersambut, ketika Muhammadiyah sudah bergerak untuk pemberdayaan kelompok tani, maka pemerintah sebagai pemangku kebijakan juga harus berperan konkrit melalui kebijakan yang berpihak kepada petani untuk penyejahteraan petani.
Jika dahulu sempat berjaya, namun nasib petani kini selalu berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir kekhawatiran lain yang beririsan dengan sektor pertanian adalah semakin sedikitnya ketersediaan pangan.
Hal itu yang kemudian memunculkan tuntutan untuk kedaulatan pangan dan pertanian. Selain itu, sisi lain yang mengancam kedaulatan pangan dan petani adalah kebijakan impor yang selalu dianggap sebagai solusi yang mendesak. Agar tidak impor, menurutnya harus dibarengi dengan menumbuhkan cinta pada produk pertanian lokal pada setiap warga bangsa.
Hasil pertanian petani lokal Indonesia juga harus diserap secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Tentu dengan harga yang berpihak pada petani, namun juga tidak memberatkan pelaku sektor out farm nya. Terkait itu, menurut Haedar solusinya ada dua yaitu kebijakan pemerintah dari pusat sampai bawah dan kesadaran warga untuk mencintai produk sendiri.
“Negara harus punya komitmen kuat sebagaimana melindungi dan mewujudkan kedaulatan pertanian dan pangan. Kalau tanpa itu susah. Tugas pemimpin ini sebenarnya simple; kumpulkan para ahli, para pelaksana kebijakan lalu tantang mereka: yang penting saya ingin petani dan dunia pertanian Indonesia ini berdaya,” ungkapnya.
Di hadapan Jamaah Petani Muhammadiyah (JATAM) Sragen, Ahad (30/10) ini Haedar menyarankan supaya dalam mengambil kebijakan tentang petani dan pertanian untuk melibatkan para ahli di bidangnya. Dia berharap, dengan melibatkan para ahli akan mampu mendorong dunia petani dan pertanian di Indonesia lebih maju.
Guru Besar Sosiologi ini berharap supaya dunia petani dan pertanian Indonesia ini tidak terjadi involusi sebagaimana yang disampaikan oleh Clifford Geertz. Terutama terkait dengan lahan pertanian yang terus menyempit untuk pembangunan, Haedar mendorong supaya pemangku kebijakan serius menangani masalah ini.
Dia juga mengajak kepada semua kembali menumbuhkan kecintaan terhadap produk-produk Indonesia. Menurutnya ini memiliki kaitan erat dengan nasionalisme. Jangan sampai karena adanya broker baik yang melekat di pemerintahan atau di luar itu, kebijakan impor mudah dilakukan, karena menguntungkan kelompok kecil saja.
“Akhirnya mati yang punya kita, mati yang punya bangsa kita, untuk yang seperti ini perlu ada kebijakan, tapi di saat yang sama kita bisa melawan dengan cara mencintai produk sendiri,” tegasnya.
