MUHAMMADIYAH.OR.ID BANTEN – Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) melalui Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) menggelar Women Empowerment Camp (WEC) yang diikuti 35 peserta terbaik delegasi daerah, di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten pada Jumat (6/11).
WEC mengangkat tema Phenomenon of Children Having Children and the Tradition of Female Genital Mutilation. Tema ini sejalan dengan fokus Bidang PUG PP IPM dalam menyosialisasikan langkah pencegahan terhadap pelukaan dan pemotongan genital perempuan (P2GP) serta pernikahan dini.
Ketua Umum PP IPM, Dany Rahmat Muharram, menegaskan bahwa IPM tidak memandang pengarusutamaan gender hanya sebatas slogan, melainkan ikhtiar ideologis untuk memberantas penindasan terhadap perempuan.
“Kami memandang pengarusutamaan gender bukan hanya slogan, namun sebuah langkah ideologis dalam meruntuhkan segala bentuk penindasan, marjinalisasi, dan pembatasan potensi berdasarkan gender,” ujarnya.
Dany juga mengajak kader bergerak secara kolektif membongkar stereotipe terhadap keterlibatan perempuan di ruang publik.
“Ipmawati sekalian bukanlah figuran yang semata dipajang dalam sebuah etalase di kelompok organisasi. Perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Bidang PUG PP IPM sekaligus Project Manager Voice, Fajry Annur, menyebut WEC yang akan berlangsung pada 6–8 November 2026 ini memuat inkubasi berupa materi, diskusi, hingga perumusan rekomendasi. Selain itu, WEC juga berperan menjadi ajang pemberdayaan perempuan di tingkat pelajar yang bukan sekadar seremonial, melainkan upaya sistematis membangun agen perubahan di daerah.
Fajry menambahkan, isu sensitif seperti perkawinan anak dan sunat perempuan menuntut konsistensi dan keberanian untuk terus mengedukasi masyarakat, serta kolaborasi multipihak.
“Masa depan anak tidak boleh ditentukan oleh perkawinan yang terlalu dini. Tubuh anak perempuan harus dihormati dan dilindungi, serta suara mereka wajib didengar dalam setiap keputusan yang menyangkut hidupnya,” tegasnya.
Di sisi lain, Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Banten, Zakaria Syafei, mengapresiasi inisiatif PP IPM dan menyatakan dukungan penuh. Menurutnya, pemberdayaan perempuan sangat krusial dan sejalan dengan ajaran Islam.
Zakaria menggambarkan kondisi perempuan pada masa jahiliyah yang tertindas, sembari mendorong perempuan untuk berdaya dan berani mengambil peran di tengah masyarakat. Ia juga menyoroti pandangan sebagian masyarakat, seperti di Kota Serang, yang meremehkan pendidikan formal demi mencari uang. Menurutnya, pola pikir tersebut perlu diubah melalui pelatihan.
“Di era modern, perempuan dituntut berkiprah di ruang publik dan menjadi pemimpin, sebab kemampuan memimpin merupakan hak dan potensi setiap manusia tanpa memandang gender,” jelasnya.
Adapun selaku tuan rumah, Ketua Umum Pimpinan Wilayah (PW) IPM Banten, Nur Ida Ersafabanyo, menyebut forum ini menyoroti dua isu mendesak di Banten, khususnya Lebak dan Pandeglang, yakni sunat perempuan dan tingginya angka pernikahan dini.
“Kami berharap ruang diskusi ini mampu menumbuhkan kepemimpinan serta memperluas kesadaran generasi muda mengenai kesehatan reproduksi dan pemberdayaan perempuan, sehingga melahirkan dampak positif yang berkelanjutan,” pungkas Nur Ida. (Alam)
