MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan transformasi kelembagaan menjadi pengelola dana haji yang terpercaya dan berkelas dunia (trusted and world class) pada 2027. Target tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola, meningkatkan kepercayaan publik, serta mengoptimalkan nilai manfaat dana haji bagi jemaah Indonesia.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan bahwa transformasi tersebut ditempuh melalui tiga strategi utama. Ketiganya meliputi perluasan peran kelembagaan, penguatan kapasitas dan kontribusi dalam ekosistem haji, serta diversifikasi investasi yang terukur.
Hal tersebut disampaikan Fadlul dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (16/11).
Menurutnya, perluasan peran kelembagaan harus berjalan seiring dengan penguatan kepercayaan publik dan penerapan tata kelola yang baik. Sementara itu, peningkatan kapasitas kelembagaan diarahkan untuk memperkuat posisi strategis BPKH dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah haji.
Adapun strategi diversifikasi investasi dilakukan melalui pengembangan berbagai instrumen investasi, termasuk investasi langsung. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai manfaat sekaligus menjaga keberlanjutan dana haji dalam jangka panjang.
Di samping memaparkan arah transformasi kelembagaan, Fadlul juga menyampaikan perkembangan kinerja keuangan BPKH hingga 31 Oktober 2026. Berdasarkan laporan tidak terkonsolidasi, total aset BPKH tercatat mencapai Rp195,7 triliun atau meningkat 7,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, dana kelolaan mencapai Rp188,5 triliun dengan pertumbuhan 6,9 persen secara tahunan. Nilai manfaat tercatat sebesar Rp10,1 triliun, sedangkan surplus komprehensif mencapai Rp600 miliar atau meningkat 4,9 persen secara tahunan.
Dari sisi penempatan dan investasi, sekitar 80 persen dana atau setara Rp150,3 triliun dialokasikan pada instrumen investasi. Adapun 20 persen lainnya atau Rp38,3 triliun ditempatkan pada instrumen penempatan.
Berdasarkan pengelompokan dana kelolaan, Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) mendominasi dengan porsi 98 persen atau Rp184,6 triliun. Sementara itu, Dana Abadi Umat (DAU) tercatat sebesar Rp3,9 triliun atau sekitar dua persen dari total dana kelolaan.
Dari aspek kesehatan keuangan, rasio likuiditas wajib BPKH hingga akhir Oktober 2026 tercatat sebesar 2,21 kali, dengan perhitungan yang turut memperhitungkan uang muka.
Fadlul menegaskan bahwa penguatan kelembagaan dan pengembangan strategi investasi merupakan bagian penting dari upaya menjaga pengelolaan dana haji secara berkelanjutan. Dengan demikian, BPKH diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat sekaligus menjaga amanah dana yang dipercayakan oleh jemaah haji Indonesia.
Transformasi menuju pengelola dana haji berkelas dunia pada 2027 diharapkan tidak hanya memperkuat posisi kelembagaan BPKH, tetapi juga memastikan pengelolaan dana haji berlangsung secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi umat.






