MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA — Muhammadiyah memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memudahkan masyarakat mengakses pengetahuan keagamaan melalui Chat HPT. Layanan berbasis Himpunan Putusan Tarjih tersebut dirancang untuk membantu pengguna menemukan jawaban dari putusan dan fatwa resmi Muhammadiyah, dengan tetap menempatkan otoritas fatwa pada Majelis Tarjih dan Tajdid.
Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Syifa Amin Widigdo menjelaskan hal tersebut dalam program Syifa’s Corner di kanal YouTube Wonderhome Library, Jumat (20/11). Ia mengulas peluncuran Chat HPT dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-33 di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada 5 November 2026.
Chat HPT diluncurkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada hari pembukaan Munas Tarjih ke-33. Selama masa uji coba sejak Agustus hingga awal November 2026, layanan tersebut menerima sekitar 13.840 pertanyaan. Pertanyaan mengenai salat menjadi yang paling banyak diajukan, dengan jumlah 2.671 pertanyaan.
Syifa menjelaskan bahwa pengembangan Chat HPT mencerminkan keterbukaan Muhammadiyah terhadap teknologi digital untuk memperluas akses terhadap pengetahuan keagamaan. Namun, penggunaannya tetap dibatasi oleh sumber rujukan yang jelas.
Chat HPT merujuk pada 1.153 putusan dan fatwa resmi Tarjih yang diterbitkan pada rentang 1998-2026, disertai rujukan dokumen sumber. Sistem tersebut dirancang untuk merangkum dan membantu pengguna menemukan ketentuan yang telah diputuskan dalam dokumen Tarjih, bukan menghasilkan jawaban di luar sumber yang menjadi rujukannya.
Menurut Syifa, penerapan teknologi tersebut dapat dilihat melalui pendekatan burhani, yakni penggunaan akal dan ilmu pengetahuan dalam membaca perkembangan realitas. Disiplin terhadap dokumen resmi Tarjih mencerminkan pendekatan bayani, sedangkan keterbatasan kewenangan sistem menunjukkan pentingnya kerendahan hati dalam penggunaan teknologi untuk urusan agama.
Ia menegaskan bahwa Chat HPT tidak memiliki kewenangan menetapkan fatwa. Kewenangan tersebut tetap berada pada Majelis Tarjih dan Tajdid melalui proses ijtihad dan musyawarah.
Dalam pemaparannya, Syifa juga mengutip penegasan Prof. Syamsul Anwar bahwa Chat HPT bukan lembaga pemberi fatwa. AI dapat membantu menemukan ketentuan yang sudah diputuskan, sedangkan persoalan baru yang membutuhkan penilaian nilai, prinsip, dan konteks tetap memerlukan keterlibatan manusia.
“Mesin bisa membantu menemukan hukumnya yang sudah diputuskan. Tapi menimbang nilai dan prinsip untuk persoalan yang benar-benar baru tetap pekerjaan manusia. Para ulama yang duduk dan bermusyawarah,” jelasnya.
Menurut Syifa, penggunaan AI dalam layanan keagamaan perlu ditempatkan sebagai sarana pendukung agar masyarakat lebih mudah mengakses pengetahuan Islam. Teknologi dapat mempercepat pencarian informasi, tetapi keputusan keagamaan yang membutuhkan penilaian mendalam tetap menjadi tanggung jawab otoritas keilmuan.
Ia menghubungkan pengembangan Chat HPT dengan semangat teologi Al-Ma’un yang diajarkan KH Ahmad Dahlan. Pendidikan, pelayanan sosial, dan pelayanan kesehatan merupakan orientasi gerakan Muhammadiyah yang terus dikembangkan mengikuti perubahan zaman.






