MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Abu Dhabi menjajaki peluang pendirian sekolah bagi masyarakat Indonesia di Uni Emirat Arab (UEA).
Gagasan ini mengemuka pada Jumat (16/10) dalam pertemuan antara PP Muhammadiyah dan Duta Besar Republik Indonesia untuk UEA, Judha Nugraha, di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.
Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama antarmasyarakat (people-to-people) Indonesia dan UEA, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Dalam pertemuan itu, Judha Nugraha menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia di UEA mengenai kebutuhan sekolah Indonesia. Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara Indonesia (WNI) sekaligus memperkuat hubungan bilateral kedua negara melalui kerja sama pendidikan dan kebudayaan.
“Saat kami melakukan town hall meeting, masyarakat Indonesia di UEA menyampaikan kebutuhan adanya sekolah Indonesia, seiring semakin banyaknya jumlah WNI di UEA,” ujar Judha.
Ia menjelaskan, jumlah masyarakat Indonesia di UEA mencapai sekitar 91 ribu orang yang tersebar di tujuh emirat. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menentukan lokasi yang tepat, sistem pendidikan, serta kurikulum yang akan diterapkan.
Menanggapi gagasan tersebut, Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Hilman Latief, menyambut baik inisiatif pendirian sekolah Indonesia di UEA. Ia menyatakan bahwa Muhammadiyah terbuka untuk menjajaki lebih lanjut peluang tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan penyelenggaraannya.
Hilman menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar sekolah dapat beroperasi secara berkelanjutan dan menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
“Jangan sampai sekolah hanya dibangun untuk kemudian kekurangan murid karena sasaran peserta didiknya terlalu terbatas,” ujar Hilman.
Ia juga menyoroti pentingnya mempelajari pengalaman penyelenggaraan sekolah Indonesia di negara lain, termasuk sekolah Muhammadiyah di Australia. Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran dalam mempersiapkan standar pendidikan, kualifikasi guru, serta tata kelola sekolah.
Menurut Hilman, konsep dasar pendirian sekolah perlu dirumuskan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Indonesia di UEA serta ketentuan pendidikan yang berlaku di negara tersebut.
Pertemuan ini menjadi langkah awal bagi PP Muhammadiyah dan KBRI di Abu Dhabi untuk menjajaki lebih lanjut peluang pendirian sekolah bagi masyarakat Indonesia di UEA. Kajian lanjutan diperlukan untuk mematangkan konsep pendidikan, kesiapan penyelenggaraan, dan bentuk kerja sama yang dapat dikembangkan. (taufik)
