MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima audiensi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Balangan, Saiful Arif, beserta jajaran pada Jumat (9/10) di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat.
DPRD Balangan datang ke PP Muhammadiyah untuk berkonsultasi mengenai penguatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan potensi ekonomi daerah, dan peluang kerja sama dengan Muhammadiyah.
Pertemuan tersebut diterima oleh Sekretaris PP Muhammadiyah, Izzul Muslimin, bersama Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Neni Nurhayati.
Penguatan SDM dan Pengembangan Ekonomi Daerah
Dalam pertemuan tersebut, Izzul Muslimin Sekretaris PP Muhammadiyah menekankan bahwa pembangunan daerah perlu berorientasi pada peningkatan kualitas SDM melalui sektor pendidikan dan kesehatan serta pengembangan ekosistem ekonomi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Bukan soal jumlah, tetapi bagaimana SDM itu kualitasnya baik,” ujar Izzul.
Ia juga menjelaskan bahwa pengembangan pendidikan dan kesehatan dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekosistem ekonomi, sebagaimana jaringan sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah yang tidak hanya menyediakan layanan bagi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja.
Sementara itu, Saiful Arif menyampaikan bahwa Kabupaten Balangan memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif dan penjualan komoditas mentah, tetapi juga memiliki peluang untuk membangun industri pengolahan berbasis potensi lokal.
Salah satu potensi yang dibahas ialah komoditas karet yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, seperti sarung tangan dan komponen berbahan karet, melalui dukungan tenaga ahli, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha.
“Kami membutuhkan orang-orang yang bisa mendampingi, mengarahkan, dan menghubungkan masyarakat dengan pihak-pihak yang dapat membantu,” ungkap Saiful.
Selain pengembangan industri olahan, DPRD Balangan juga menyoroti pentingnya perencanaan program beasiswa yang terhubung dengan kebutuhan tenaga kerja agar lulusan perguruan tinggi memiliki kesempatan untuk kembali dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
LHKP Dorong Riset Kebijakan dan Pendampingan Masyarakat
Menanggapi kebutuhan tersebut, Neni Nurhayati menjelaskan bahwa LHKP PP Muhammadiyah memiliki peran dalam penelitian, analisis kebijakan publik, dan advokasi yang dapat dikembangkan untuk membantu pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan serta merumuskan kebijakan berdasarkan kondisi nyata di masyarakat.
Dalam konsultasi itu, persoalan lingkungan turut menjadi pembahasan, terutama dampak kerusakan ekosistem dan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang membutuhkan perhatian melalui penelitian dan advokasi kebijakan.
Kajian mengenai pengelolaan sumber daya alam juga dinilai relevan bagi Balangan untuk mendukung pengawasan lingkungan, evaluasi reklamasi pascatambang, dan perumusan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan ekonomi daerah.
Melalui peran tersebut, LHKP membuka peluang kolaborasi riset dengan DPRD Balangan, termasuk pemetaan isu lingkungan dan kajian kebijakan daerah yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan.
Pertemuan tersebut juga membahas peluang keterlibatan perguruan tinggi Muhammadiyah dalam pendampingan masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik berkelanjutan, sehingga kegiatan mahasiswa tidak berhenti pada satu periode, tetapi dapat melanjutkan program dan pendampingan yang telah dirintis kelompok sebelumnya.
Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan keterampilan, mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, dan beradaptasi dengan kebutuhan industri pengolahan, sementara dukungan perguruan tinggi dapat diarahkan pada penelitian, pelatihan, serta pengembangan model usaha.
Sebagai tindak lanjut, PP Muhammadiyah melalui LHKP dan DPRD Kabupaten Balangan menjajaki pertemuan teknis lanjutan untuk memetakan persoalan prioritas dan merumuskan peluang kerja sama dalam penelitian kebijakan, penguatan SDM, pendampingan masyarakat, serta pengembangan ekonomi daerah. (taufik)
