MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Untuk memahami Muhammadiyah secara utuh, warga Persyarikatan perlu mengenali tiga aspek mendasar, yakni paham agama, ideologi, dan sistem gerakan. Ketiganya menjadi fondasi yang membentuk karakter, arah perjuangan, serta keberlangsungan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, saat menyampaikan materi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM) dan Spirit Budaya Berorganisasi dalam kegiatan Baitul Arqam Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu malam (14/10).
Menurut Haedar, Baitul Arqam menjadi momentum untuk menyegarkan kembali pemahaman tentang Muhammadiyah, baik bagi kader yang baru bergabung maupun mereka yang telah lama berkiprah di Persyarikatan. Pasalnya, pengetahuan dapat memudar seiring berjalannya waktu sehingga perlu terus diperbarui dan diperdalam.
“Karena pengetahuan itu kan hilang seiring waktu dan hilang seiring kapasitas otak kita menyimpan,” ujar Haedar.
Ia mengibaratkan Muhammadiyah seperti sebuah bangunan yang perlu dipahami secara menyeluruh, mulai dari fondasi, struktur, hingga bagian-bagian yang membentuknya. Pemahaman tersebut penting agar warga Persyarikatan tidak hanya mengenal Muhammadiyah dari aktivitas dan amal usahanya, tetapi juga memahami dasar pemikiran serta sistem yang menopang gerakannya.
“Kalau saya ingin sama-sama kenali tiga: satu paham agamanya, kedua ideologinya, ketiga sistem gerakan,” tegasnya.
Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan Islam modern yang memandang Islam sebagai agama yang relevan sepanjang zaman. Namun, Muhammadiyah memiliki karakter tersendiri, yakni sikap moderat yang berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah serta membuka ruang bagi ijtihad.
Menurutnya, ijtihad memungkinkan Muhammadiyah mengembangkan pemikiran keagamaan yang terbuka dan progresif dalam menjawab tantangan zaman.
“Ijtihad itu memberi ruang pada Muhammadiyah menjadi lebih terbuka, lebih progresif,” jelas Haedar.
Sikap moderat tersebut juga tercermin dalam metode dakwah yang mengedepankan hikmah, edukasi yang baik, serta dialog. Muhammadiyah tidak hanya menekankan pemahaman tekstual terhadap ajaran agama, tetapi juga menggunakan pendekatan rasional dan spiritual.
Dalam memahami Islam, Muhammadiyah memadukan tiga pendekatan, yaitu bayani yang bertumpu pada teks atau dalil, burhani yang menggunakan penalaran rasional dan argumentasi, serta irfani yang menekankan dimensi spiritual dan kejernihan hati. Ketiganya digunakan secara proporsional untuk memahami ajaran Islam secara utuh.
Haedar menegaskan, pemahaman agama dalam Muhammadiyah tidak berhenti pada praktik ibadah individual. Pemahaman tersebut harus melahirkan tindakan nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat.
Ia mencontohkan, semangat Surah Al-Ma’un menjadi landasan teologis bagi lahirnya berbagai amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.
“Amal usaha itu lahir dari paham keagamaan, seperti juga rumah sakit lahir dari Al-Ma’un,” tandasnya.
Melalui pemahaman tersebut, Islam dipandang sebagai agama yang mencerahkan dan mendorong kemajuan. Agama tidak seharusnya menjadi alasan bagi kejumudan atau ketertinggalan, tetapi menjadi sumber inspirasi untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
Aspek kedua adalah ideologi. Haedar menjelaskan bahwa ideologi merupakan sistem pemikiran yang memuat pokok-pokok pandangan, cita-cita, dan arah perjuangan suatu gerakan. Jika paham agama menjadi landasan dalam memahami dan mengamalkan Islam, ideologi memberikan kerangka yang lebih sistematis untuk mewujudkannya dalam gerakan.
Dalam Muhammadiyah, ideologi tersebut dirumuskan antara lain dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM), yang menjadi pedoman dasar bagi kehidupan dan perjuangan Persyarikatan.
“Ideologi Muhammadiyah itu tentu Islam, ideologi Islam berkemajuan,” sebut Haedar.
Ia menjelaskan bahwa MADM memuat prinsip-prinsip mendasar, mulai dari kehidupan manusia yang berlandaskan tauhid dan ibadah kepada Allah, pentingnya membangun kehidupan bermasyarakat yang baik, hingga kewajiban menjadikan ajaran Islam sebagai landasan kepribadian.
Selain itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan membangun peradaban. Tanggung jawab tersebut harus dijalankan dengan ilmu pengetahuan, akhlak, dan sikap yang tidak merusak kehidupan.
Haedar juga mengingatkan bahwa aktivitas dalam Persyarikatan, termasuk mengikuti Baitul Arqam, dapat menjadi bagian dari ibadah apabila dilandasi niat dan tanggung jawab yang benar.
“Jadi dosen ikut Baitul Arqam juga ibadah, maka jangan terlalu malas,” tuturnya.
Lebih lanjut, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan keagamaan dan kemasyarakatan, bukan organisasi politik. Muhammadiyah menghormati partai politik dan berbagai gerakan politik, tetapi menjaga agar aktivitas politik praktis tidak menjadi bagian dari kehidupan organisasi.
Meski demikian, Muhammadiyah tetap membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk membangun Indonesia. Kerja sama tersebut tidak berarti menghilangkan sikap kritis terhadap kebijakan atau persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Kita korektif, kita adil,” tegas Haedar.
Aspek ketiga adalah sistem gerakan. Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah memiliki sistem organisasi yang terstruktur dan terpusat. Sistem tersebut memastikan seluruh unsur Persyarikatan, termasuk amal usaha di berbagai daerah, bergerak dalam satu kesatuan organisasi.
Ia mencontohkan, amal usaha Muhammadiyah, mulai dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hingga berbagai institusi pendidikan dan layanan di Papua, merupakan bagian dari gerakan yang sama dan berada dalam kerangka kelembagaan Muhammadiyah.
“Siapa pun orangnya di pimpinan pusat, sebenarnya yang penting itu institusinya,” ujar Haedar.
Menurutnya, kekuatan sistem organisasi menjadi salah satu faktor yang membuat Muhammadiyah mampu bertahan dan berkembang dalam waktu panjang. Keberlangsungan organisasi tidak bergantung pada figur tertentu, melainkan pada mekanisme, aturan, dan nilai yang dijalankan bersama.
Hal tersebut juga tercermin dalam proses pemilihan pimpinan Muhammadiyah yang memiliki mekanisme dan ketentuan berjenjang. Dengan sistem yang telah diatur, pergantian kepemimpinan diharapkan berlangsung secara tertib tanpa membuka ruang bagi ambisi pribadi yang dapat merusak organisasi.
“Jangan sampai muktamar dijadikan ajang orang untuk ambisi-ambisi pribadi yang merusak sistem,” tandasnya.
Haedar menambahkan, sistem gerakan yang sehat akan melahirkan budaya organisasi yang kuat. Dalam budaya tersebut, pergantian pimpinan merupakan hal yang wajar dan tidak menghilangkan kesempatan seseorang untuk terus berkontribusi bagi Persyarikatan.
Seseorang yang tidak lagi menduduki jabatan struktural tetap dapat berkiprah melalui amal, keteladanan, dan kebaikan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, eksistensi kader tidak semata-mata ditentukan oleh jabatan yang diemban.
Karena itu, Haedar mengajak seluruh warga Muhammadiyah untuk menjaga sistem organisasi sekaligus memperkuat kapasitas gerakan agar semakin bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Sistem ini harus kita jaga dan lebih dari itu harus dibesarkan lagi, supaya Muhammadiyah bisa bermanfaat untuk umat, untuk bangsa, dan untuk kemanusiaan,” pungkas Haedar. (Alam)
