MUHAMMADIYAH.OR.ID, KENDARI – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menegaskan bahwa mewujudkan keadilan sosial membutuhkan komitmen nyata untuk mengaktualisasikan nilai-nilai profetik, kebangsaan, demokrasi, hukum, dan kemanusiaan dalam kehidupan bernegara.
Nilai-nilai tersebut, menurutnya, tidak cukup berhenti sebagai gagasan normatif, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan konkret, termasuk dalam pengelolaan kehidupan agraria dan sumber daya negara.
Hal tersebut disampaikan Busyro Muqoddas dalam Seminar Nasional dan Pembukaan Sekolah Agraria Regional Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali yang diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kamis (8/10), di Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Menurut Busyro, aktualisasi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan harus berjalan seiring dengan penguatan demokrasi dan supremasi hukum. Dalam konteks penyelenggaraan negara, ia menekankan pentingnya menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai salah satu pijakan dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan publik.
“Penting bagi Muhammadiyah, pemerintah, DPRD, dan aparat penegak hukum untuk proaktif mengaktualisasikan dan mengimplementasikan secara konkret nilai-nilai profetik, kebangsaan, demokrasi-hukum, dan kemanusiaan, termasuk Pasal 33 UUD 1945,” ujar Busyro.
Busyro menilai kebutuhan tersebut semakin penting di tengah kompleksitas persoalan sosial dan ketatanegaraan. Karena itu, diperlukan spirit, komitmen, serta strategi keilmuan yang profesional untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih atau clean government.
Bagi Busyro, keadilan sosial dalam bidang politik, ekonomi, hukum, pertahanan, dan keamanan membutuhkan kejelasan paradigma serta konsep kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan tersebut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi yang berkualitas antara negara dan rakyat.
“Perwujudan keadilan sosial membutuhkan kepastian dan kejelasan paradigma serta konsep kebijakan politik pusat dan daerah. Yang tidak kalah penting adalah membangun sinergitas berkualitas antara negara bersama rakyat melalui organisasi kemasyarakatan, kampus, dan NGO,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengambil peran dalam kehidupan kebangsaan. Peran tersebut dilakukan melalui penguatan keilmuan, pengabdian, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat dengan tetap menjadikan nilai-nilai Islam dan kebangsaan sebagai pijakan.
“Memberi lebih terhormat daripada menerima,” demikian prinsip yang ditekankan Busyro dalam menutup materinya. Prinsip tersebut sejalan dengan pesan profetik yang dikutipnya, “Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah,” serta hadis, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”
Bagi Busyro, semangat tersebut menjadi bagian penting dari upaya Muhammadiyah untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Muhammadiyah harus terus bergerak, berdiri, dan beramal dengan ideologi serta tradisinya, sekaligus mengambil bagian dalam membangun tata kehidupan bernegara yang berkeadilan, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.
