MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah menaruh perhatian besar terhadap sektor pendidikan. Komitmen tersebut tercermin dari keberadaan 6.024 sekolah dan madrasah Muhammadiyah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia hingga menjangkau lingkup global.
Perkembangan tersebut turut diikuti dengan meningkatnya jumlah peserta didik. Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhammad Sayuti, menyebutkan bahwa saat ini Muhammadiyah memiliki lebih dari satu juta siswa. Bahkan, jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan pada tahun ini.
“Muhammadiyah adalah stakeholder penting bagi lembaga pendidikan, dan kita harus menjadi bagian penting dari perjuangan pendidikan Indonesia,” ujar Sayuti saat mengisi Kajian Malam Sabtu (KAMASTU) Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) DIY di Aula Lantai 2 Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY, Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Jumat malam (9/10).
Dalam pemaparannya, Sayuti menyoroti berbagai tantangan pendidikan di Indonesia, salah satunya tecermin dari hasil Programme for International Student Assessment (PISA). Menurutnya, capaian tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan sains peserta didik.
Rendahnya capaian dalam ketiga aspek tersebut menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui perluasan akses. Upaya tersebut juga harus diiringi dengan penguatan mutu pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan.
Menurut Sayuti, hasil PISA semestinya menjadi salah satu indikator makro untuk mengevaluasi kondisi pendidikan nasional. Evaluasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.
Karena itu, ia mendorong agar kebijakan pendidikan tidak mudah dihentikan atau diganti setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. Menurutnya, kesinambungan kebijakan diperlukan agar program pendidikan dapat dievaluasi secara menyeluruh dan memberikan hasil yang optimal.
“Jadi, ini adalah problematika pendidikan Indonesia. Problem kita adalah kebijakan pendidikan itu tidak menjadi komitmen jangka panjang. Kita harus mendapatkan lesson learned (pelajaran yang dipetik) dari situasi itu,” tegas Sayuti.
Lebih lanjut, Sayuti mengakui bahwa upaya memperjuangkan pendidikan bukan perkara mudah. Selain membutuhkan komitmen jangka panjang, perbaikan pendidikan juga menghadapi tantangan birokrasi yang terkadang terlalu formalistik sehingga berisiko mengesampingkan substansi pembelajaran.
Dalam konteks tersebut, Muhammadiyah memiliki peran strategis untuk menghadirkan pendekatan pendidikan yang tidak sekadar berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik.
“Jadi memang bicara problem pendidikan itu abot (berat). Kadang-kadang juga birokrasi pendidikan terasa sangat formalistik. Nah, Muhammadiyah harusnya bisa menghindari program-program formalistik tadi ke arah yang substansial,” pungkas Sayuti. (Bhisma)
