MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, mendorong Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) PP Muhammadiyah membangun visi ekonomi dalam pelayanan haji dan umrah.
Pesan tersebut disampaikan Muhadjir pada Jumat (23/10) saat memberikan materi “Membangun Ekosistem Haji Berkemajuan” dalam Rakernas III dan Mudzakarah Nasional Perhajian III LPHU PP Muhammadiyah di Hotel Gren Alia Tugu Tani, Jakarta Pusat.
Menurut Muhadjir, penyelenggaraan haji memiliki potensi ekonomi yang besar dengan perputaran uang mencapai Rp60–70 triliun setiap musim haji.
Potensi tersebut perlu dimanfaatkan Muhammadiyah agar tidak hanya berperan dalam pembinaan ibadah, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi dalam ekosistem haji dan umrah.
Muhadjir menegaskan, orientasi ekonomi dalam pelayanan haji dan umrah sejalan dengan pilar ekonomi Muhammadiyah serta memiliki akar sejarah dalam perjuangan Persyarikatan.
Ia mencontohkan Raden Dhuri Dahlan, putra KH. Ahmad Dahlan, yang merupakan saudagar dan turut membiayai pergerakan Muhammadiyah pada masa awal berdirinya.
“Kalau bapak-bapak sekarang ngelola haji sama sekali tidak punya visi dagang, itu berarti tidak mewarisi visi Kiai Dahlan,” tegas Muhadjir.
Ia mengingatkan bahwa pelayanan haji dan umrah tidak cukup hanya berorientasi pada pembinaan ibadah, tetapi juga perlu memberikan manfaat ekonomi bagi Persyarikatan.
“Jadi jangan hanya mengusahakan jamaah mabrur saja. Kalau bapak tidak dapat untung di lembaga itu… ah itu berarti enggak berkemajuan,” imbuhnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Muhadjir menyarankan LPHU membentuk divisi bisnis khusus yang mengidentifikasi dan mengembangkan peluang usaha dalam rantai pasok haji dan umrah.
Peluang itu mencakup penyediaan katering, bahan pangan, kain ihram, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan akomodasi jamaah.
Muhadjir juga menyoroti ketergantungan pada produk impor untuk memenuhi kebutuhan jamaah, padahal Indonesia memiliki potensi untuk menyediakan produk-produk tersebut.
“Coba kalau itu semua kebutuhan kain untuk ihram, untuk tempat-tempat kasur, bantal, seprai, itu semua dari Indonesia tidak dari Cina,” paparnya.
Karena itu, ia mendorong LPHU membentuk divisi khusus agar pembinaan ibadah tetap berjalan optimal, sementara peluang ekonomi haji dan umrah dapat dikelola secara profesional.
“Kalau perlu bentuk tim divisi khusus untuk bisnis. Jadi untuk yang bimbingan haji oke, tapi bentuk divisi ini yang nanti mencari peluang-peluang bisnis di sana,” pungkasnya.
Melalui Rakernas dan Mudzakarah Nasional Perhajian III, LPHU PP Muhammadiyah diharapkan mampu memperkuat pelayanan haji dan umrah sekaligus mendorong kemandirian ekonomi Persyarikatan melalui pemanfaatan potensi perhajian. (taufik)
