MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Konsolidasi Nasional 2026 di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro No. 23, Yogyakarta, Sabtu (31/10).
Kegiatan bertajuk Monitoring dan Evaluasi Capaian Program serta Kegiatan MPM PWM/PDM se-Indonesia ini menjadi ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan program, memetakan capaian pemberdayaan masyarakat, sekaligus merumuskan strategi pengembangan program ke depan.
Ketua MPM PP Muhammadiyah, Nurul Yamin, menjelaskan bahwa konsolidasi nasional tidak sekadar menjadi forum monitoring dan evaluasi. Lebih dari itu, pertemuan ini menjadi momentum untuk merumuskan langkah strategis bagi penguatan gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai tingkatan organisasi.
“Dari aktivitas organisasi ini sekaligus juga akan dijadikan langkah-langkah strategis pada fase-fase berikutnya,” ungkap Yamin.
Dalam kesempatan tersebut, Yamin memaparkan dua strategi utama MPM PP Muhammadiyah, yakni Program Nasional dan Program Unggulan.
Program Nasional dirancang untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat secara terstruktur dari tingkat pusat hingga cabang. Program ini mencakup empat pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan organisasi, pengembangan sumber daya manusia melalui Sekolah Kader Pemberdayaan Masyarakat, penguatan sektor pertanian melalui Jemaah Tani Muhammadiyah (Jatam), serta pemberdayaan masyarakat nelayan dan pesisir melalui Jamaah Nelayan Muhammadiyah (Jalamu).
Sementara itu, Program Unggulan dikembangkan berbasis komunitas dengan mengoptimalkan potensi lokal. Sasarannya meliputi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masyarakat miskin perkotaan, buruh, serta kelompok difabel.
MPM juga memperluas jangkauan pemberdayaan dengan menyasar kelompok buruh migran. Melalui komunitas dampingan Sahabat Migran Berkemajuan (Saranmu), MPM telah menjangkau 5.362 orang, yang mayoritas berada di Malaysia.
“Pendampingan dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, tidak hanya menyentuh persoalan hukum, tetapi juga spiritual keagamaan melalui forum Jendela Migran,” jelasnya.
Sekretaris MPM PP Muhammadiyah, Budi Nugroho, menambahkan bahwa MPM terus mengakselerasi pelaksanaan program prioritas sebagai amanat Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta. Salah satu fokusnya adalah memperluas basis pemberdayaan masyarakat akar rumput melalui gerakan dan dakwah jamaah, baik secara kultural maupun berbasis komunitas.
Menurutnya, arah gerak tersebut sejalan dengan visi pengembangan MPM periode 2022–2027 sebagaimana tertuang dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48.
Visi tersebut adalah “Terwujudnya Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat yang Berkemajuan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Buruh, Tani, Nelayan, dan Kelompok Dhuafa-Mustadh’afin sebagai Perwujudan Islam Rahmatan Lil Alamin.”
Dalam rangkaian Konsolidasi Nasional 2026, MPM PP Muhammadiyah juga meluncurkan logo dan lagu tema Jambore Nasional Jamaah Tani Muhammadiyah (Jambore Jatam) ke-2. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Juli 2027 di Provinsi Lampung.
Melalui konsolidasi nasional ini, MPM PP Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan menyinergikan program pemberdayaan di seluruh tingkatan organisasi. Evaluasi yang dilakukan diharapkan menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas program sekaligus memperluas jangkauan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. (Bhisma)
