MUHAMMADIYAH.OR.ID, KEBUMEN — Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menegaskan, upaya membangun generasi tanpa korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum dan ancaman sanksi. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari pembentukan karakter, pembudayaan kejujuran, serta keteladanan dalam kehidupan keluarga, pendidikan, birokrasi, dan penyelenggaraan negara.
Hal tersebut disampaikan Busyro dalam Kuliah Umum Pendidikan Antikorupsi bertema “Generasi Tanpa Korupsi: Integrasi Kejujuran dan Masa Depan Indonesia” yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Gombong, Selasa (27/10).
Kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober, untuk memperkuat komitmen melahirkan generasi penerus bangsa yang berintegritas dan bebas dari korupsi.
Momentum Sumpah Pemuda, pengingat bahwa masa depan Indonesia bergantung pada kualitas generasi yang meneruskan cita-cita kebangsaan. Semangat persatuan yang diwariskan para pemuda tidak cukup diperingati sebagai peristiwa sejarah, tetapi perlu diwujudkan melalui keberanian menjaga integritas, melawan ketidakjujuran, dan menolak budaya korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
“Budaya yang menoleransi praktik koruptif dapat menciptakan ruang bagi berkembangnya kejahatan yang terstruktur. Karena itu, perubahan perilaku membutuhkan perubahan nilai bersama, bukan hanya mengandalkan ancaman hukuman, ” jelasnya.
Di hadapan 500 mahasiswa UNIMUGO, Busyro menyoroti bagaimana pola hierarki feodal, loyalitas berlebihan kepada atasan, hubungan patron-klien, serta nepotisme dapat membentuk lingkungan yang permisif terhadap korupsi. Ketika pemberian imbalan dianggap sebagai kewajiban moral dan kekuasaan diperlakukan sebagai sumber keuntungan pribadi atau kelompok, integritas mudah dikalahkan oleh kepentingan.
Dalam materi kuliahnya, Busyro menekankan pentingnya membongkar pola pikir yang menempatkan kedekatan personal dan loyalitas kepada kekuasaan di atas kejujuran serta tanggung jawab. Pendidikan antikorupsi, dengan demikian, harus mampu menanamkan keberanian untuk bersikap jujur, menolak penyalahgunaan kewenangan, dan menjaga amanah meskipun berhadapan dengan tekanan lingkungan.
“Generasi muda perlu didorong untuk tidak menganggap korupsi sebagai sesuatu yang lumrah, terlebih ketika praktik tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan atau pengaruh. Kejujuran harus menjadi prinsip yang dijaga secara konsisten, baik ketika seseorang masih menjadi pelajar dan mahasiswa maupun ketika kelak menduduki posisi strategis di masyarakat dan pemerintahan,” tegasnya
Bagi Busyro, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral. Pendidikan antikorupsi perlu terintegrasi dengan praktik kepemimpinan, penguatan kapasitas mahasiswa, dan pemberdayaan masyarakat. Keteladanan nyata harus menjadi ukuran integritas, bukan sekadar pernyataan atau slogan.
Dalam konteks Muhammadiyah, penguatan integritas tersebut berkaitan erat dengan nilai-nilai ideologi dan kepemimpinan profetik. Busyro menekankan pentingnya sinergi antara organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan organisasi nonpemerintah untuk memperkuat nilai kebangsaan, demokrasi, hukum, dan kemanusiaan.
“Kolaborasi tersebut diperlukan agar pendidikan antikorupsi tidak berhenti di ruang kelas, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang nyata,” katanya.
Melalui kuliah umum ini, Universitas Muhammadiyah Gombong diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Makna sumpah pemuda, adalah bahwa perjuangan generasi muda untuk Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui kecakapan ilmu dan semangat persatuan, tetapi juga melalui keberanian menjaga kejujuran dan menolak segala bentuk penyalahgunaan amanah.
