MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA — Tanwir Muhammadiyah yang akan digelar di Palu, Sulawesi Tengah, pada November 2026 menjadi forum penting untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus mematangkan persiapan menuju Muktamar Muhammadiyah 2027. Hal itu disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto dalam Lensamu Podcast yang tayang pada Ahad (20/09).
Agung menjelaskan, Tanwir merupakan forum permusyawaratan tertinggi Muhammadiyah setelah Muktamar. Muktamar digelar setiap lima tahun, sedangkan Tanwir dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu periode kepemimpinan.
“Tanwir ini adalah forum tertinggi setelah Muktamar,” ujar Agung.
Menurutnya, Tanwir memiliki fungsi penting untuk melihat kembali pelaksanaan program organisasi. Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, hingga unsur pimpinan lainnya akan menyampaikan laporan untuk kemudian dievaluasi bersama.
“Di Tanwir itu kita melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi, melakukan konsolidasi, kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang diperlukan,” jelasnya.
Sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dan membutuhkan sikap organisasi juga akan menjadi bagian dari pembahasan. Agung menyebut isu seperti tambang dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh persoalan yang perlu dilaporkan dan dibahas dalam forum tersebut.
Selain evaluasi, Tanwir Palu menjadi bagian penting dari persiapan Muktamar Muhammadiyah yang akan berlangsung di Medan, Sumatera Utara, pada November 2027. Muhammadiyah juga akan membahas arah program jangka panjang organisasi.
Program jangka panjang Muhammadiyah 2005–2025 sebelumnya telah diperpanjang hingga 2027. Setelah itu, Muhammadiyah perlu menyusun program jangka panjang baru untuk periode 2027–2047.
Agung menilai penyusunan program tersebut membutuhkan pembahasan serius dan masukan luas agar arah gerakan Muhammadiyah dapat menjawab kebutuhan organisasi sekaligus kebutuhan bangsa Indonesia.
Tanwir juga akan menentukan sejumlah perangkat yang berkaitan dengan Muktamar, termasuk Panitia Pemilihan, tata cara pemilihan, serta ketentuan mengenai siapa saja yang memiliki hak memilih.
Selain agenda persiapan Muktamar, Tanwir juga membuka ruang pembahasan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Muhammadiyah. Salah satu persoalan yang telah muncul adalah kemungkinan perubahan ketentuan mengenai keanggotaan Muhammadiyah, termasuk pertanyaan apakah warga negara asing dapat menjadi anggota Muhammadiyah dan apakah non-Muslim dapat menjadi anggota.
Agung mengatakan persoalan tersebut telah menjadi pembahasan dalam Tanwir sebelumnya. Namun, keputusan akhirnya berada di tangan Muktamar.
Tanwir Palu juga mengusung tema “Bersama Satukan Bangsa”. Bagi Agung, tema tersebut berkaitan dengan kebutuhan menjaga persatuan Indonesia di tengah berbagai tantangan sosial.
“Bersama satukan bangsa ini adalah sesuatu yang sangat penting,” katanya.
Ia mengaitkan persatuan tersebut dengan cita-cita membangun masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan diridai Allah. Menurutnya, semangat Bhinneka Tunggal Ika perlu terus dirawat karena perkembangan zaman yang semakin tanpa batas dapat memengaruhi ikatan kebangsaan.
Dalam konteks Muhammadiyah, gagasan tersebut berkaitan dengan konsep Dar al-‘Ahdi wa al-Syahadah. Muhammadiyah memandang Indonesia sebagai hasil konsensus kebangsaan yang perlu dijaga sekaligus diisi dengan amal nyata agar cita-cita masyarakat utama dapat terwujud.
Pemilihan Palu sebagai lokasi Tanwir juga memiliki pertimbangan tersendiri. Agung mengatakan Muhammadiyah ingin memberi perhatian kepada kota-kota di luar pusat-pusat besar sekaligus menghadirkan semangat kebangkitan bagi masyarakat Palu yang masih menjalani proses pemulihan setelah gempa bumi, likuefaksi, dan tsunami pada 2018.
Pelaksanaan Tanwir juga bertepatan dengan Milad ke-114 Muhammadiyah. Sejumlah kegiatan akan menyertai agenda tersebut, seperti bazar, tabligh akbar, dan kegiatan seni. Muhammadiyah juga berharap Presiden dapat hadir dalam pembukaan sebagai bagian dari hubungan dan kerja sama organisasi dengan pemerintah.
Bagi Agung, rangkaian agenda tersebut pada akhirnya bermuara pada satu kebutuhan besar, yakni memperkuat persatuan melalui keadilan, kesejahteraan, kemajuan, dan kebersamaan. Ia mengingatkan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi, korupsi, serta krisis keteladanan dapat menjadi persoalan yang mengganggu persatuan bangsa.
