MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Setiap anak atau siswa berhak mendapat pendidikan yang baik, berupa pendidikan dari sekolah, keluarga, masyarakat, serta keteladanan dari tokoh publik yang disebarkan melalui media sosial.
Hal itu ditekankan oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Irwan Akib pada Senin (13/7) di Kantor PP Muhammadiyah Jl. Cik Ditiro, No. 23, Kota Yogyakarta. Menurut Irwan, ruang belajar bagi anak tidak sebatas di bangku sekolah.
Merujuk Ki Hajar Dewantara, Irwan mengatakan bahwa pendidikan untuk saat ini tidak bisa hanya dengan Tri Pusat Pendidikan– sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sebab ada satu ruang menganggah yang kerap luput dari perhatian, yaitu ruang digital, lebih-lebih media sosial.
Menurut Irwan tidak bisa lagi menutup mata dari kenyataan bahwa anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah sudah melek dan cenderung lekat dengan ruang-ruang digital, maupun media sosial yang saat ini sudah ada di genggaman.
“Kita harus menambah satu lagi untuk saat ini, yaitu digital maupun media sosial. Kita tidak cukup lagi melihat sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat sebagai ruang pendidikan ideal bagi anak,” kata Irwan.
Mengutip dari berbagai sumber, lebih dari 40 persen pengguna media sosial di Indonesia adalah anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun. Di mana 70 juta di antaranya berusia di bawah 16 tahun.
Di ruang-ruang digital, sambung Irwan, banyak sekali konten yang anak-anak konsumsi. Tak jarang konten itu jauh dari kata mendidik, bahkan alih-alih mendidik konten tersebut justru menjerumuskan pada ketidakbenaran.
“Anak-anak kita juga sangat butuh publik figur yang memberikan teladan baik. Jangan sampai di depan terlihat baik, berpendidikan baik, tapi korupsi misalnya,” keluh Irwan.
Oleh karena itu dia meminta supaya para tokoh publik yang wara-wiri di media sosial, maupun pekerja digital untuk lebih memerhatikan kebutuhan pendidikan anak melalui konten-konten yang diproduksi.
Membangun Kejujuran Sejak Dini
Sebagai seorang yang pernah menjadi guru sekolah, dan berlanjut menjadi dosen, Irwan juga menekankan tentang arti kejujuran pada peserta didik, lebih-lebih yang berasal dari sekolah Muhammadiyah.
Dia menceritakan, ketika dulu masih mengajar di SMP Unismuh Makassar, Irwan pernah membuat sebuah kebijakan berupa larangan membawa motor ke sekolah untuk anak SMP.
Tentu kebijakan ini dianggap tidak populer, sehingga Irwan mendapat penolakan, tidak hanya dari siswa tapi juga dari wali murid. Mereka merasa keberatan jika tidak menggunakan motor ke sekolah.
“Kita juga sadar itu, semua siswa dan orang tuanya berbeda kemampuan. Ada yang bisa mengantar tapi juga ada yang terbatas karena kerja, jadi orang tua tidak bisa mengantar,” ungkapnya.
Selain itu, masih belum baiknya transportasi publik menjadi tantangan tersendiri untuk menerapkan kebijakan tersebut. Maka ini membutuhkan perhatian dari banyak stakeholder.
Akan tetapi menurut Irwan Akib, substansi yang ingin dia kejar dari kebijakan tersebut adalah menanamkan perilaku jujur dan taat aturan sejak dini pada anak. Di sisi lain melalui kebijakan itu diharapkan juga untuk menjaga keselamatan siswa dari kecelakaan lalu lintas.
“Tapi substansi dari kebijakan yang kita buat waktu itu adalah untuk supaya anak-anak kita taat aturan, tidak menerobos. Mereka kan masih di bawah umur, jadi belum ber-SIM,” tutur Irwan.
