MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANDUNG – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005 – 2015, Din Syamsuddin mendorong Muhammadiyah untuk terus mengambil peran-peran strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia.
Ia menilai, Muhammadiyah memiliki peluang besar untuk berkontribusi melalui diplomasi, pendampingan, serta pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri.
Ia menjelaskan bahwa persoalan pekerja migran Indonesia terbagi ke dalam tiga fase, yakni: sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, dan setelah kembali ke tanah air. Ketiga fase tersebut, jelasnya, memiliki berbagai titik rawan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan yang serius.
“Dalam ketiga fase itu terdapat titik-titik rawan yang sering menimbulkan masalah bagi pekerja migran. Karena penempatan tenaga kerja melibatkan banyak pihak, peluang terjadinya praktik yang tidak adil masih cukup besar,” Jelas Din Syamsudin sebagai narasumber dalam agenda Muhammadiyah Diplomacy Training (MDT) yang digelar oleh Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung pada Sabtu (6/8).
Selanjutnya, Din turut menyoroti rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan sebagian calon pekerja migran sebagai salah satu persoalan utama pada fase pra-keberangkatan. Kondisi ini membuat mereka rentan mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja di negara tujuan, bahkan berisiko mendapatkan perlakuan yang tidak layak.
Oleh karena itu, ia menilai Muhammadiyah dapat mengambil peran melalui lembaga, majelis, ortom, dan Amal Usaha yang dimilikinya dengan menyelenggarakan pelatihan, pembekalan, dan pendampingan bagi calon pekerja migran.
“Ini merupakan ruang yang masih sangat terbuka untuk digarap Muhammadiyah. Pembekalan dan pelatihan yang memadai dapt membantu pekerja migran menghadapi tantangan di negara tujuan sekaligus mengurangi berbagai risiko, termasuk pelecehan seksual yang kerap dialami pekerja migran perempuan,” sebut Din.
Sementara itu, Rektor UM Bandung, Herry Suhardiyanto turut mengapresiasi terselenggaranya agenda strategis ini. Baginya diplomasi merupakan kemampuan yang sangat penting dalam memperjuangkan kepentingan bangsa, termasuk perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Melalui agenda ini, Herry berharap bahwa Muhammadiyah kedepan akan melahirkan kader-kader yang memiliki kapasitas di dunia hubungan internasional dan diplomasi. Agenda ini berlangsung selama dua hari dan turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti: Ketua PP Muhammadiyah, Syafiq Mughni, Wakil Menteri P2MI, Zulfikar Ahmad Tawalla, beberapa Duta Besar, Ketua LHKI PP Muhammadiyah, Imam Addaruqutni, beserta jajaran, serta Ketua Lazismu PP Muhammadiyah Ahmad Imam Mujadid Rais.
Agenda ini menjadi bagian dari ikhtiar Muhammadiyah untuk memperkuat peran diplomasi kemanusiaan dan kebangsaan di tingkat global. Melalui penguatan kapasitas kader serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, Muhammadiyah diharapkan dapat terus berkontribusi dalam perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia sebagai aset penting bangsa. (Bhisma)
