MUHAMMADIYAH.OR.ID, SURABAYA – Tasamuh atau toleransi di Muhammadiyah tak sebatas wacana, tapi praktik nyata di mana banyak institusi pendidikan Muhammadiyah yang peserta didiknya berasal dari berbagai macam agama.
Mereka yang beragama non-Islam, ketika menjadi peserta didik di institusi pendidikan Muhammadiyah tidak dipaksa memeluk Islam atau dipaksa menjadi Muhammadiyah – mereka lulus masih memeluk agamanya, bahkan lebih baik.
Kehadiran institusi pendidikan Muhammadiyah di kawasan terjauh juga membuka peluang bagi potensi anak-anak daerah untuk memacu dirinya, sehingga dapat meraih cita-cita yang diinginkan, bahkan ada yang jadi pemimpin di kota setempat.
Fakta itu diungkap oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti pada Jumát (1/ 5) dalam agenda silaturahmi dan peresmian berbagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krembangan, Surabaya.
“Mereka ini Kristen, masuk ke Muhammadiyah lulus tetap Kristen. Jadi di Muhammadiyah tidak ada paksaan itu karena Qur’an menyebutkan tidak ada paksaan dalam agama,” ungkap Mu’ti.
Keadaan itu menunjukkan bahwa, institusi pendidikan Muhammadiyah inklusif dari segi agama. Perbedaan latar belakang agama bukan sebuah masalah, peserta didik tetap masih belajar di ruang dan fasilitas yang sama.
Selain inklusif dari segi agama, institusi pendidikan Muhammadiyah juga inklusif kedua adalah dari segi sosial. Antara peserta didik yang berasal dari keluarga elit, dengan yang berlatar belakang ‘alit’ berkumpul di tempat yang sama tidak dibeda-bedakan.
Inklusifitas yang ketiga dari institusi pendidikan Muhammadiyah adalah di bidang fisik – tidak sebatas pada fasilitas, tapi juga pelayanan yang sama bagi anak-anak yang memiliki perbedaan tumbuh kembang, baik secara fisik maupun intelektual.
Penyelenggaraan pendidikan yang inklusif oleh Muhammadiyah, kata Mu’ti, selaras dengan semangat Pemerintah, bahwa saat ini Kemendikdasmen RI sedang mendorong untuk penguatan pendidikan inklusif dan pendidikan di daerah 3T.
Sebagai Mendikdasmen RI, Mu’ti melaporkan, tahun 2026 ini Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 14 triliun untuk 11.744 lembaga pendidikan di Indonesia yang membutuhkan bantuan, termasuk yang terdampak bencana.
“Ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo yang diamanahkan ke saya untuk segera memperbaiki sekolah-sekolah, sarana prasarana sebagai bagian dari membangun pendidikan yang bermutu,” kata Mu’ti.
