MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA — Sesi tanya jawab dalam Pengajian Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang digelar di Jakarta, Jumat (13/02), berlangsung dinamis dengan sejumlah pertanyaan kritis peserta terkait implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Sesi tanya jawab ini secara khusus mengenai potensi perbedaan awal Ramadan dengan pemerintah maupun metode penentuan kalender Islam lainnya.
Para peserta menyoroti perbedaan antara metode hisab Muhammadiyah dengan kriteria imkanur rukyat yang digunakan pemerintah, serta implikasi penggunaan sistem kalender global terhadap keseragaman awal ibadah puasa.
Perbedaan Tetap Mungkin Terjadi
Menanggapi pertanyaan tersebut, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Maesyarah, menjelaskan bahwa Muhammadiyah kini telah meninggalkan metode lama hisab hakiki wujudul hilal dan beralih menggunakan KHGT yang berbasis kriteria astronomis global.
Ia menerangkan bahwa sebelumnya wujudul hilal hanya mensyaratkan terjadinya ijtimak dan posisi hilal berada di atas ufuk saat matahari terbenam, berapa pun ketinggiannya. Namun dalam KHGT, standar yang digunakan lebih ketat, yakni tinggi hilal minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat.
“Kalau kriteria itu terpenuhi di mana pun di dunia, selama ijtimak terjadi sebelum pukul 24.00 UTC, maka dihitung sebagai awal bulan hijriah,” jelasnya.
Menurutnya, perbedaan dengan pemerintah tetap berpotensi terjadi karena pemerintah menggunakan pendekatan wilayah lokal (wilayatul hukmi), sedangkan KHGT menggunakan prinsip matlak global. Akibatnya, hasil penetapan awal bulan sangat potensial tidak selalu sama.
“Karena kita global, sementara pemerintah lokal. Jadi tidak selalu bertemu,” ujarnya.
Peserta juga mempertanyakan alasan penggunaan wilayah seperti Selandia Baru sebagai acuan dalam perhitungan awal bulan, padahal ijtimak terjadi secara bersamaan di seluruh dunia.
Maesyarah menjelaskan bahwa ijtimak memang merupakan fenomena global, tetapi parameter KHGT memperhitungkan lokasi pertama munculnya fajar di bumi. Dalam kasus tertentu, wilayah seperti Selandia Baru menjadi rujukan karena di sanalah fajar lebih dahulu terjadi setelah ijtima berlangsung.
Ia mencontohkan bahwa ijtimak Ramadan 1447 H terjadi sebelum waktu fajar di wilayah tersebut, sehingga memenuhi syarat kalender global untuk menetapkan awal bulan.
Ia menegaskan bahwa perbedaan bukan hal baru bagi Muhammadiyah. Bahkan sebelum KHGT diterapkan, Muhammadiyah sudah beberapa kali berbeda dengan pemerintah dalam penentuan awal Ramadan maupun hari raya.
Keunggulan metode hisab, menurutnya, adalah kepastian waktu yang dapat dihitung jauh ke depan. Kalender bahkan dapat disusun puluhan tahun sebelumnya karena berbasis perhitungan astronomis yang pasti.
“Kalender 1450 Hijriah sudah bisa diakses sekarang karena kita menggunakan hisab,” katanya.
Dalam penjelasannya, Maesyarah juga menyinggung praktik rukyat yang dinilai terkadang tidak sepenuhnya konsisten dengan hasil hisab astronomis. Ia mencontohkan kasus laporan terlihatnya hilal di Aceh pada Ramadan sebelumnya, meskipun secara perhitungan astronomi posisi hilal belum memenuhi kriteria visibilitas.
Fenomena tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa faktor non-teknis kadang turut memengaruhi keputusan penetapan awal bulan.
Menanggapi dialog lanjutan peserta, Maesyarah menegaskan bahwa perbedaan dengan metode lama tidak dapat lagi diukur menggunakan kerangka wujudul hilal, karena Muhammadiyah telah sepenuhnya berpindah ke sistem global.
“Wujudul hilal itu lokal, sementara KHGT itu global. Kalau tetap memakai cara lama, kita tidak akan maju,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut kemungkinan perbedaan di Indonesia dapat terus terjadi selama pendekatan lokal dan global masih digunakan secara bersamaan.
Strategi Internasionalisasi KHGT
Sementara itu, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar, menjelaskan strategi Muhammadiyah dalam memperkenalkan KHGT ke tingkat internasional.
Menurutnya, setelah konsep tersebut dirumuskan dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pekerjaan besar berikutnya adalah membangun penerimaan global melalui dialog akademik dan jejaring internasional.
Upaya tersebut dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan para pakar di berbagai negara, termasuk Malaysia, Mesir, dan Suriah, serta memanfaatkan jaringan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di luar negeri untuk sosialisasi konsep kalender global.
“Konsep kita global, jadi tidak boleh menjadi katak dalam tempurung. KHGT harus diperkenalkan ke dunia internasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi internal agar warga Muhammadiyah sendiri memahami konsep tersebut sebelum dikenal luas di tingkat global.
Arwin menambahkan bahwa perbedaan tanggal puasa secara global sebenarnya relatif berimbang. Menurutnya, umat Islam yang memulai puasa pada tanggal 18 dan 19 hampir sama jumlahnya di berbagai negara karena perbedaan metode penentuan awal bulan.
Ia menyebut komunitas Muslim minoritas di Eropa dan Amerika justru merasakan manfaat besar dari kalender global karena memberikan kepastian administratif, termasuk dalam pengajuan cuti kerja untuk hari raya.
“Dengan kalender global, mereka punya dasar resmi untuk menentukan waktu ibadah,” katanya.
Diskusi ditutup dengan penegasan bahwa KHGT merupakan proyek jangka panjang Muhammadiyah untuk membangun sistem kalender Islam yang lebih terintegrasi secara global. Meski perbedaan masih mungkin terjadi dalam masa transisi, Muhammadiyah menilai langkah ini sebagai bagian dari evolusi pemikiran kalender Islam menuju kesatuan umat.
Para narasumber berharap dialog ilmiah dan sosialisasi internasional terus dilakukan agar konsep kalender hijriah global dapat semakin dipahami dan diterima oleh dunia Islam.
