MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANTUL – Kebijakan Israel terhadap Palestina dinilai telah bergeser dari sekadar pendudukan wilayah menjadi strategi sistematis untuk menggantikan keberadaan rakyat Palestina, khususnya di Yerusalem. Strategi ini tidak hanya menargetkan wilayah, tetapi juga identitas, kehidupan sosial, dan keberlangsungan rakyat Palestina.
Hal tersebut disampaikan Presiden Al-Quds University, Palestina, Prof. Dr. Imad Abu Kishek, saat berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Selasa (13/1). Dalam kesempatan tersebut, Imad menyampaikan Guest Lecture bertajuk “Life Under Siege: Resistance & Hope of Palestine” di hadapan ratusan mahasiswa UMY.
Imad menjelaskan bahwa konflik Palestina tidak dapat dilepaskan dari desain sejarah dan kebijakan jangka panjang yang telah dirancang sejak awal abad ke-20. Menurutnya, Palestina hari ini tidak hanya menghadapi pendudukan militer, tetapi juga proyek penggantian penduduk yang berlangsung secara terstruktur dan berkelanjutan.
“Palestina hari ini tidak hanya menghadapi pendudukan, tetapi sebuah strategi penggantian. Rakyat Palestina dipaksa untuk tunduk, didorong bermigrasi, atau dihabisi jika memilih untuk bertahan,” tegas Imad.
Ia menilai strategi tersebut semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir seiring menguatnya pemerintahan Israel yang berhaluan ekstrem dan religius. Kondisi ini, menurutnya, menutup ruang kompromi dan membuat solusi dua negara semakin sulit diwujudkan, karena Palestina tidak lagi diposisikan sebagai wilayah yang diduduki, melainkan sebagai ruang yang hendak dikosongkan.
Imad menekankan bahwa Yerusalem menjadi pusat utama dari konflik sekaligus target paling strategis dari kebijakan tersebut. Selain memiliki makna religius bagi tiga agama besar dunia, Yerusalem juga menyimpan kepentingan politik dan geopolitik yang sangat besar. Penguasaan atas kota suci itu dipandang sebagai kunci kendali kawasan.
“Tekanan terhadap warga Palestina di Yerusalem dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pembatasan administratif, tekanan ekonomi, hingga kriminalisasi terhadap perlawanan sipil. Kondisi ini menjadikan Yerusalem sebagai ruang paling rentan sekaligus paling menentukan dalam dinamika konflik Palestina–Israel,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, Masjid Al-Aqsa disebut Imad sebagai simbol utama perlawanan dan identitas rakyat Palestina. Upaya penguasaan serta pembatasan akses terhadap situs suci tersebut kerap memicu respons kolektif masyarakat Palestina, yang memandang diri mereka sebagai penjaga Al-Aqsa dan Yerusalem.
“Bagi rakyat Palestina, Yerusalem bukan sekadar kota. Ia adalah pusat identitas, keyakinan, dan martabat,” ujarnya.
Melalui kuliah tamu ini, Imad mengajak civitas academica UMY untuk melihat persoalan Palestina secara lebih utuh dan mendalam. Ia menegaskan bahwa konflik Palestina tidak bisa dipahami semata sebagai konflik bersenjata, melainkan sebagai hasil dari kebijakan dan strategi politik yang terstruktur dan sistematis.
Menurutnya, pemahaman akademik yang kritis menjadi sangat penting untuk membaca dinamika Palestina di tengah arus informasi global yang kerap menyederhanakan persoalan dan mengabaikan akar struktural konflik.
