MUHAMMADIYAH.OR.ID, SURAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tunjuk Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sebagai Pusat Pengembangan Infrastruktur Geospasial Muhammadiyah.
Bendahara PP Muhammadiyah sekaligus Badan Pembina Harian (BPH), Marpuji Ali mengapresiasi kepercayaan yang diberikan PP Muhammadiyah ke UMS. Marpuji berharap regulasi dan penataan dapat mengembangkan persyarikatan.
“Saya berharap,….. regulasi dan penataan organisasi dapat semakin mengimbangi kebutuhan pengembangan persyarikatan yang terus meluas,” ujar Marpuji pada (27/1) di Gedung Induk Siti Walidah.
Marpuji juga menyoroti posisi Muhammadiyah yang kerap disebut menyerupai organisasi kenegaraan, baik dari skala maupun sistemnya.
Beberapa istilah dan konsep yang berkembang di Muhammadiyah, lanjutnya, bahkan turut mewarnai kebijakan dan terminologi di pemerintahan, termasuk konsep kemajuan dalam bidang pendidikan.
Perkembangan Muhammadiyah, imbuhnya, menjadi bagian dari usaha Persyarikatan untuk mendukung kemajuan Indonesia. Menurutnya, Muhammadiyah akan dapat menyelaraskan diri dengan dinamika nasional tanpa meninggalkan jati diri.
Di sisi lain, Ketua Biro Pengembangan Organisasi (BP) PP Muhammadiyah, Punang Amaripuja menjelaskan, tugas BPO sangat besar sehingga membutuhkan kolaborasi erat dengan berbagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), termasuk perguruan tinggi.
“Pembahasan meliputi pemaparan gambaran umum tugas BPO, pendalaman peran UMS sebagai Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial Muhammadiyah, serta pembahasan sejumlah draf regulasi yang kami minta untuk disusun bersama UMS,” jelasnya.
Regulasi tersebut mencakup tata kerja organisasi, keamanan Data dan Informasi Digital Muhammadiyah (DIDM), hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Saat ini, BPO menjalankan lima bidang kerja, antara lain regulasi dan arbitrase, manajemen mutu dan peningkatan kinerja, sistem informasi persyarikatan, infrastruktur informasi geospasial, serta pelatihan dan sumber daya organisasi.
Melalui sistem informasi terintegrasi dan penguatan sertifikasi sumber daya manusia, BPO berharap koordinasi antarunit di Muhammadiyah dapat semakin solid. Keterlibatan UMS dalam agenda strategis ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola persyarikatan secara profesional, terstandar, dan berkelanjutan.
