MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA—Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Syifa Amin Widigdo, mengkritik keras narasi “tatanan dunia berbasis aturan” (rules-based order) yang selama ini diklaim menjadi fondasi hubungan internasional.
Dalam pemaparannya di kanal YouTube Wonderhome Library, Kamis (15/1), Syifa menilai bahwa aturan global kerap hanya berlaku bagi pihak yang lemah, sementara negara kuat dapat melanggarnya tanpa konsekuensi berarti.
Menurut Syifa, realitas dunia hari ini justru menunjukkan wajah yang jujur dan telanjang: hukum internasional tunduk pada kekuasaan. Ia mencontohkan operasi militer Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada 3 Januari 2026. Operasi tersebut, yang diumumkan langsung oleh Presiden Donald Trump melalui Truth Social, melibatkan pasukan elit dan persiapan berbulan-bulan sebelum akhirnya Maduro ditangkap di sebuah safe house di Venezuela.
Dua hari kemudian, Maduro dibawa ke pengadilan federal di Manhattan dengan pengawalan militer lengkap. Di hadapan hakim, Maduro menyatakan dirinya diculik dan tetap menganggap dirinya sebagai presiden sah Venezuela.
Kasus ini, kata Syifa, bukan sekadar penangkapan individu, melainkan preseden serius yang mempertanyakan makna kedaulatan negara, batas teritorial, dan keberlakuan hukum internasional.
“Jika sebuah negara bisa menangkap kepala negara lain dengan kekuatan militer lalu mengadilinya di pengadilan sendiri, lalu apa arti kedaulatan?” ujar Syifa.
Ia menambahkan, penangkapan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi dan kontrol sumber daya. Beberapa hari setelah penangkapan Maduro, muncul laporan kesepakatan ekspor minyak Venezuela, di mana puluhan juta barel minyak yang sebelumnya terkena blokade akan dikendalikan penjualannya oleh Amerika Serikat. Seluruh hasil penjualan minyak itu disebut akan masuk ke rekening yang dikontrol pemerintah AS.
Situasi ini memicu respons internasional, termasuk dari Rusia yang secara terbuka menolak klaim Amerika atas kendali minyak Venezuela dan menegaskan bahwa aset Rusia di negara tersebut tetap milik Moskow. Bahkan, Rusia dilaporkan mengirimkan kapal selam ke kawasan Karibia sebagai langkah antisipatif.
“Ini bukan lagi sekadar penangkapan, ini peta kekuasaan. Ini bahasa baru imperialisme—lebih rapi, lebih legalistik, tapi dengan pesan yang sama: yang kuat mengatur, yang lemah menanggung akibatnya,” tegas Syifa.
Kritik serupa juga ia arahkan pada tragedi kemanusiaan di Gaza. Syifa menyoroti lemahnya penegakan hukum internasional meski terdapat putusan pengadilan internasional terkait kejahatan perang. Ia menyebut bahwa figur yang dituduh melakukan kejahatan perang tetap bebas bergerak, sementara penderitaan warga sipil terus berlangsung.
Kesepakatan gencatan senjata yang sempat diberlakukan pada Oktober 2025 pun dinilai gagal menghadirkan kemanusiaan secara utuh. Target distribusi 600 truk bantuan per hari tidak pernah benar-benar terpenuhi. Data yang dianalisis media internasional menunjukkan jumlah bantuan yang masuk secara konsisten berada jauh di bawah angka yang disepakati.
“Bahkan ketika ada dokumen, angka, dan kesepakatan, nyawa manusia tetap bisa tergantung pada kehendak pihak yang memegang kontrol,” ujarnya.
Syifa kemudian menarik refleksi global tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan bahwa ketidakadilan di tingkat internasional memiliki efek psikologis yang berbahaya karena membuat manusia terbiasa menganggap ketidakadilan sebagai sesuatu yang normal.
Pola “yang kuat menguasai narasi, yang lemah diminta memahami” tidak hanya terjadi antarnegara, tetapi juga di kantor, kampus, organisasi, hingga relasi pergaulan.
Namun demikian, Syifa menegaskan bahwa kesadaran akan ketidakadilan tidak boleh berujung pada sikap menyerah. Menurutnya, menyerah justru membuat ketidakadilan menang dua kali: pertama dengan melukai korban, dan kedua dengan mematikan keyakinan bahwa keadilan layak diperjuangkan.
Ia mengingatkan bahwa keadilan tidak pernah hadir sebagai hadiah, melainkan lahir dari keberanian orang-orang yang menolak diam, seperti Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., hingga tokoh-tokoh Indonesia seperti Munir dan Marsinah.
Meski demikian, Syifa menekankan bahwa perjuangan keadilan tidak selalu harus berlangsung di panggung besar. Ia mengajak publik untuk memulai dari hal-hal kecil dan paling dekat, dengan tidak ikut memperbesar ketidakadilan dalam keseharian.
“Ketidakadilan akan selalu punya mikrofon. Yang harus kita pastikan, keadilan juga punya suara—dimulai dari hidup kita sendiri,” pungkasnya.
