MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANDUNG – Pembangunan manusia ditentukan oleh salah satunya tingkat dan kualitas pendidikan. Jika indeks pembangunan manusia sebuah negara ingin maju, mutu dan kualitas pendidikan harus ditingkatkan.
Pesan itu disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir pada Senin (16/6) dalam agenda Pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) periode 2025-2030 di Gedung Ahmad Sanusi UPI, Bandung Utara.
Haedar mengaku bahwa mengelola sebuah institusi pendidikan di Indonesia ini tidak mudah. Maka diperlukan perhatian yang serius dan sudut pandangan yang komprehensif dalam membuat sebuah kebijakan tentang pendidikan.
“Padahal Indonesia pada 2045 ingin menjadi Generasi Emas,” katanya.
Melihat kompleksnya peta sosiologis pendidikannya Indonesia, kata Haedar, menjadikan kebijakan yang diambil untuk bidang pendidikan harus secara komprehensif. Peta sosiologis ini menjadikan amat susah jika pendidikan sifatnya top down.
Peta sosiologis masyarakat yang begitu heterogen menjadikan pendidikan Indonesia unik, sebab tak sedikit institusi pendidikan diselenggarakan oleh pihak swasta baik yang basicnya agama atau lainnya untuk memberikan kemaslahatan bagi sesama.
“Ini menjadikan kebijakan negara tidak bisa otoritatif semata, karena peta pendidikan masyarakat berkaitan dengan perkembangan peta demografi di Indonesia,” imbuhnya.
Haedar mengingatkan kepada semua pihak, terlebih para pemangku kebijakan supaya tidak lengah dan merasa pendidikan Indonesia sudah maju. Sebab sampai saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga.
“Maka kita harus melipatgandakan usaha, kebijakan, langkah yang super. Bahkan menurut saya extraordinary dari negara maupun swasta,” terangnya.
Selain itu, Haedar mengingatkan bahwa pendidikan Indonesia ini dibangun di atas dua dasar yaitu negeri sebagai representasi pemerintah dan swasta termasuk Muhammadiyah serta ormas keagamaan lain yang mengambil peran di situ.
Bahkan pendidikan swasta telah diselenggarakan untuk memajukan bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan – kemudian swasta juga menyelenggarakan pendidikan di kawasan-kawasan 3T.
Oleh karena itu, menurutnya jika orientasi kebijakan pemerintah hanya pada institusi pendidikan semata tentu akan memperberat tugas untuk mencerdaskan anak bangsa tanpa terkecuali.
