MUHAMMADIYAH.OR.ID, SAMARINDA – Kemendiktisaintek meluncurkan program baru yaitu, Kampus Berdampak sebagai respon atas tantangan baik dari segi kualitas, relevansi, maupun dampak terhadap masyarakat.
Bagi Persyarikatan Muhammadiyah, yang mengelola lebih dari 150 perguruan tinggi menerjemahkan program Kampus Berdampak menjadi tiga kelompok manifestasi yaitu dari segi keagamaan, sosial politik, dan ekonomi.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Bambang Setiaji pada Kamis (12/6) dalam Rakornas Bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK), Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Balikpapan.
Kampus Berdampak pada segi keagamaan menurut Bambang adalah terwujudnya masyarakat modern, industrialisasi – robotik, dan seterusnya yang tetap berpijak pada nilai-nilai religiusitas.
Pada sosial politik, Kampus Berdampak bagi Muhammadiyah dimanifestasikan dalam bentuk masyarakat yang demokratis, toleran, tertib, taat hukum, terdidik, bekerja, sehat, dan seterusnya.
Sementara pada segi ekonomi, Kampus Berdampak dimanifestasikan sebagai ekonomi yang maju, pangan yang kuat, serta manufaktur yang maju berbasis teknologi – yang terakhir ini menurutnya masih lemah di Indonesia.
“Jadi Kampus Berdampak itu seperti apa? yaitu yang bisa berkontribusi kepada tiga hal tersebut,” katanya.
Khususnya dari segi ekonomi, Guru Besar Bidang Ekonomi ini mendorong supaya Perguruan Tinggi Muhammadiyah-’Aisyiyah (PTMA) untuk mendidik anak-anak supaya memiliki semangat berwirausaha. Sebab saat ini jumlah wirausahawan di Indonesia masih tergolong kecil.
Anggaran Riset Dibutuhkan untuk Perkuat Program Kampus Berdampak
Akan tetapi, manifestasi dari Kampus Berdampak itu harus didukung oleh riset yang kuat dan bagus – oleh karena itu dibutuhkan anggaran riset yang cukup, untuk menghasilkan temuan-temuan baru yang berdampak.
Mengutip data dari International Monetary Fund (IMF), Bambang Setiaji menunjukkan bahwa anggaran riset di dunia Islam, termasuk di Indonesia masih tergolong kecil. Kalah dibandingkan dengan negara lain.
Peringkat pertama negara dengan anggaran riset terbesar diduduki oleh Amerika Serikat, yaitu sebesar 932,457 juta USD yang jika dirupiahkan menurut Bambang hampir menyentuh Rp. 15 triliun.
“Itu sama dengan lima kali APBN kita hanya untuk risetnya,” ungkap Bambang.
Pada posisi kedua diduduki oleh Cina dengan anggaran riset sebesar 430,131 juta USD. Meski hanya setengah dari anggaran riset AS, namun efektifitas riset di Cina sepuluh kali lipat dibandingkan dengan AS.
Sementara Indonesia hanya memiliki anggaran riset 3,968 juta USD. Menurut Bambang besaran anggaran riset itu jauh di bawah anggaran riset Israel, bahkan Singapura, dan Thailand.
Dari perspektif ekonomi, Bambang mengungkapkan jika Indonesia lemah dari riset maka yang harus dilakukan adalah melompat pada industrialisasi – memanfaatkan riset-riset yang telah dilakukan oleh negara lain.
