MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah lakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta pada Rabu (16/4).
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan bahwa, bagi Muhammadiyah MoU tak sekadar Penandatanganan kerja sama, tapi juga harus ada langkah-langkah konkret. Ke depan Muhammadiyah berharap lebih berperan dalam pemberdayaan masyarakat.
Muhammadiyah sebagai gerakan masyarakat madani yang sudah rekat dengan Republik Indonesia ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara, secara spesifik merintis langkah pemberdayaan masyarakat khususnya untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Yang kita ambil tentu lebih dari hulunya, lewat sosialisasi, pembekalan pengetahuan sekaligus juga hal-hal yang dipandang perlu ketika calon-calon pekerja migran itu mau bekerja di luar negeri, disertai dengan pengawalan agar mereka menempuh jalur yang legal dan satu pintu lewat regulasi Kementerian Pekerja Migran Indonesia,” katanya.
Di luar negeri terdapat beberapa negara yang membutuhkan tenaga kerja kesehatan seperti Jepang dan Timur Tengah. Melihat situasi itu, Haedar mengharapkan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-’Aisyiyah (PTMA) yang memiliki program studi kesehatan untuk bisa ikut berkontribusi.
Ke depan Haedar berharap, PMI yang dikirim ke luar negeri adalah pekerja yang terampil berkeahlian, dan semakin meminimalkan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Maka hal ini perlu adanya kerja sama untuk mendidik tenaga kerja terdidik sebelum ke luar negeri.
Tak hanya itu, melalui kerja sama ini pemerintah juga diharapkan memberi jaminan keamanan yang lebih baik bagi PMI. Kerja sama yang dibangun oleh Muhammadiyah dengan pemerintah merupakan cara Muhammadiyah untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah di bangsa Indonesia yang menumpuk.
“Kami tidak tinggal diam untuk selalu bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah. Karena pemerintah ini adalah hasil perjuangan rakyat bersama, dan kemerdekaan itu hasil perjuangan Muhammadiyah bersama seluruh kekuatan bangsa,” katanya.
Di sisi lain pada kesempatan yang sama, Menteri/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding menyampaikan kedatangannya ke Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta ini selain untuk menekan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), juga untuk meminta tolong ke Muhammadiyah dalam menyelesaikan masalah PMI.
Pihaknya juga berterima kasih dan mengapresiasi atas sambutan yang diberikan PP Muhammadiyah. Menurutnya, berkolaborasi dengan Muhammadiyah adalah langkah tepat sebab organisasi ini memiliki sejarah panjang dengan kemajuan berbasis Agama Islam, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat.
“Ini menjadi sangat strategis kami bekerja sama, berkolaborasi, dan minta tolong. Aslinya saya datang ini untuk minta tolong karena banyaknya hal yang perlu ditangani untuk kepentingan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia,” katanya.
Melalui kerja sama ini BP2MI juga berharap ke depannya akan mampu membangun pelayanan yang lebih baik. Sebab dalam konteks ke depan, BP2MI ingin membangun sistem yang lebih baik. Dan sebagaimana pengetahuan bersama Muhammadiyah ini adalah organisasi yang sudah memiliki sistem kokoh.
