MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Di sela acara Pengkajian Ramadan 1446 H di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada (6/3), Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menerima kunjungan Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BP Haji RI).
Haedar Nashir berpesan supaya pengelolaan haji bisa terus lebih baik dan matang. Sebab ibadah haji ini tidak semata urusan transendental, melainkan sangat kompleks sebab ada urusan ekonomi, syariah, sosial, bahkan sampai urusan politik linta negara.
“Haji bukan hanya ibadah, tetapi juga bagian dari identitas keagamaan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, bimbingan syariah yang optimal dan tata kelola yang profesional sangat diperlukan,” ujarnya.
Haedar juga berpesan tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana haji, mengingat besarnya perputaran dana dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
Dari sisi politik, ia menyoroti bahwa penyelenggaraan haji melibatkan kebijakan pemerintah, peran DPR, serta diplomasi dengan Arab Saudi, sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional.
Belum lagi dari sisi jemaah, Haedar melihat ibadah haji bagi umat Islam Indonesia merupakan capaian teologis terbesar. Selain itu, peminat atau Calon Jemaah Haji (Calhaj) dari Indonesia rata-rata berusia senja, maka perlu untuk dibuat sistem agar antrian panjang Calhaj terurai.
“Dalam konteks ini, BP Haji RI memperoleh harapan lebih besar untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih baik, termasuk mengurai antrian panjang jemaah haji yang semakin meningkat, khususnya dengan mayoritas calon jemaah berusia 50 tahun ke atas,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BP Haji RI Moch. Irfan Yusuf yang didampingi wakil kepala Badan Dahnil Anzar Simanjuntak beserta Jajaran, menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah ini dengan optimal.
“Kami datang ke Muhammadiyah untuk meminta nasihat dan dukungan. Haji bukan sekadar perjalanan ibadah, tetapi juga tanggung jawab besar dunia dan akhirat. Dengan kolaborasi ini, kami berharap penyelenggaraan haji dapat lebih profesional dan sesuai harapan Presiden serta umat Islam Indonesia,” ujar Irfan.
Wakil Kepala BP Haji RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya reformasi dalam pengelolaan haji, dengan fokus pada efisiensi dan profesionalisme. “BP Haji telah menyiapkan strategi EMAN (Efisien, Aman, Nyaman) serta Visi Tri Sukses: Sukses Ritual, Sukses Ekosistem Ekonomi Haji, dan Sukses Peradaban,” jelasnya.
Dalam pertemuan ini, juga dibahas dukungan Muhammadiyah terhadap revisi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, agar BP Haji RI dapat Optimal menjalankan tugasnya secara penuh sesuai mandat Presiden.
Selain itu, dibahas wacana pelaksanaan Dam di Indonesia sebagai solusi atas berbagai kendala di Arab Saudi, demi optimalisasi manfaat yang dapat langsung dirasakan masyarakat di Tanah Air.
