MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Pengajian Green Ramadhan bertema “Menguatkan Peran Muhammadiyah dalam Perhutanan Sosial” pada Sabtu (8/3) secara daring.
Acara ini menghadirkan Anwar Abbas Ketua PP Muhammadiyah, Syafda Roswandi Direktur Pengendalian Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI, Nur Hasan Muritiaji Direktur Republika, dan Azrul Tanjung Ketua MLH PP Muhammadiyah.
Buya Anwar Abbas menegaskan pentingnya keseimbangan antara kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Perlu ada keseimbangan, jangan sampai yang lestari itu manusia atau hutannya saja, melainkan keduanya.
“Yang penting bukan hanya hutannya lestari, tetapi juga masyarakatnya sejahtera,” ujarnya.
Ia juga menyoroti konflik tenurial yang kerap terjadi antara masyarakat dan pengelola hutan. Masyarakat harus diberikan akses terhadap hutan karena mereka bergantung pada hasil hutan.
Selain itu, ia mengkritisi pendekatan pemerintah yang lebih banyak melibatkan pengusaha besar dalam pengelolaan sumber daya alam. “Akhir-akhir ini, Presiden mengundang pengusaha besar ke Istana. Kita perlu mengingatkan bahwa pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan,” tambahnya.
Sementara itu, Syafda Roswandi menyampaikan bahwa pemerintah telah menaikkan target perhutanan sosial dari 12,7 juta hektar menjadi 15,5 juta hektar. Menurutnya, peran organisasi masyarakat sangat penting dalam mendorong pemanfaatan hutan yang berkelanjutan.
“Muhammadiyah bisa menjadi subjek utama dalam perhutanan sosial serta membantu sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat,” jelasnya.
Nur Hasan Muritiaji menjelaskan tentang inisiatif Hutan Waqf yang diinisiasi oleh Republika sebagai upaya mitigasi perubahan iklim berbasis filantropi Islam. Republika juga berkomitmen untuk terus memberitakan dan mengedukasi masyarakat tentang konsep Hutan Wakaf dan perhutanan sosial guna meningkatkan kesadaran publik.
“Hutan waqf itu penting karena wakaf akan memastikan bahwa sebuah hutan tetap lestari dan tidak bisa dialihkan menjadi yang lain,” ujarnya.
Azrul Tanjung menambahkan bahwa MLH dan Republika telah merancang kegiatan jangka panjang yang akan mengangkat tema lingkungan hidup, termasuk perhutanan sosial. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara MLH dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan.
Selain itu, ia mendorong Muhammadiyah untuk memperoleh lahan dari Kementerian Kehutanan guna program perhutanan sosial, terutama di Jawa. “Selain untuk menjaga kelestarian hutan, ini juga dapat menjadi peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Misalnya, kopi yang saat ini menjadi tren di kalangan masyarakat dan anak muda dapat dikembangkan di kawasan perhutanan sosial,” jelasnya. Menurutnya, budidaya kopi di perhutanan sosial dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi ranting-ranting Muhammadiyah.
Sebagai organisasi Islam yang memiliki prinsip amar ma’ruf nahi munkar, Muhammadiyah diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam mengawal kebijakan perhutanan sosial agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.
Dengan keterlibatan aktif Muhammadiyah, diharapkan perhutanan sosial tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.
