MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menerima kunjungan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta pada, Senin (24/2).
Selain Haedar Nashir, kedatangan BPKH juga diterima oleh Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief sekaligus Dirjen Haji dan Umroh, dan Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin.
Haedar menyambut hangat kunjungan ini, dia mendorong pengelolaan dana haji secara produktif yang sesuai dan selaras dengan aturan. Sebab BPKH adalah lembaga publik yang memiliki tanggung jawab ke umat dan pemangku kebijakan.
Menurutnya Indonesia belum memiliki sejarah panjang untuk pengelolaan dana haji. Oleh karena itu perlu melakukan studi ke negara lain yang telah terlebih dahulu menerapkan konsep yang hampir sama dengan BPKH. Studi itu diharapkan bisa untuk memperbaiki sistem di BPKH.
“Jadi semuanya perlu dikaji dengan melibatkan tim yang baik, supaya pengelolaannya berjalan lebih baik,” tuturnya.
Menyoroti tentang pelaksanaan haji, khususnya dalam penyediaan makanan dan penginapan bagi jemaah haji dan umroh, Haedar meminta urusan menjadi perhatian serius. Hal itu diharapkan supaya dana yang dikeluarkan oleh jemaah haji Indonesia, manfaatnya kembali ke Indonesia.
“Bahkan untuk penyediaan beras saja kita harus dari Thailand misalnya. Itu perlu dipikirkan. Supaya hal-hal mendasar fundamental menyediakan catering ini memiliki sistem dan ekosistem yang baik,” tuturnya.
Haedar menekankan supaya sistem pengelolaan dibuat lebih baik. Selain untuk menciptakan ekosistem haji yang berkeadilan, penguatan sistem juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya umat Islam yang akan menitipkan dana haji mereka ke BPKH.
“Termasuk mereka orang-orang yang dari kampung, yang menjual kelapa untuk bisa berangkat haji harus menjadi prioritas. Sebab bagi mereka haji tidak sebatas ibadah, tapi juga kebanggaan,” katanya.
Sementara itu, Ketua BPKH, Fadlul Imansyah menyampaikan kedatangannya bersama rombongan bertujuan untuk meminta dukungan Muhammadiyah agar pengelolaan dana haji semakin profesional, dan diterima baik oleh publik, serta pemangku kebijakan.
Fadlul menjelaskan, adanya BPKH merupakan upaya dari pemerintah untuk menyelenggarakan haji yang berkeadilan. Sehingga semua umat Islam di Indonesia memiliki kesempatan sama untuk melakukan ibadah haji.
