MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mengapresiasi buku “Sistem Pemilu Indonesia”. Menurutnya tinjauan yang digunakan oleh buku tersebut sesuai dengan ciri Muhammadiyah sebagai gerakan berbasis ilmu.
Buku Sistem Pemilu Indonesia ini merupakan karya dari Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Ridho Al Hamdi, Tanto Lailam, dan Syakir Ridho Wijaya. Buku ini menyoroti karut marut Pemilu di Indonesia yang terjadi secara menahun.
“Kajian buku ini merupakan salah satu saja, di samping yang lain, maupun yang akan datang sebagai penegasan kembali dan terus menerus di dalam komitmen untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan dan solusi problem keagamaan seluas-luasnya, dengan problem kebangsaan seluas-luasnya, dan problem kemanusiaan,” katanya.
Dalam Acara bedah buku “Sistem Pemilu Indonesia” yang digelar di Gedung At Tanwir PP Muhammadiyah di Jakarta pada Selasa (11/2) tersebut Busyro menyebutkan, pendekatan yang senantiasa digunakan Muhammadiyah untuk mencermati persoalan adalah secara integratif sesuai Keputusan Muktamar 48.
Dalam Keputusan Muktamar 48 Muhammadiyah di Surakarta itu juga menyebutkan, Muhammadiyah menaruh perhatian besar untuk masalah atau isu keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Oleh karena itu, buku ini lahir tak bisa lepas dari tiga cakupan isu tersebut.
Mencermati situasi politik Indonesia, Busyro menyebut mesin demokrasi Indonesia saat ini macet. Dibuktikan dengan fungsi kontrol yang diperankan oleh lembaga legislatif maupun parpol yang tidak berjalan. Kondisi ini melahirkan kritik dari beberapa pemerhati, dari mereka ada yang menyebut demokrasi Indonesia sekarat.
Gejala macetnya mesin demokrasi di Indonesia menurut Busyro terjadi keajegan bahkan sejak Pemilu 2024. Sehingga prinsip-prinsip standar pemilu seperti jujur, transparan, adil, bebas, dan anti politik uang terpinggirkan bahkan dicampakkan dari proses demokrasi.
“Akibatnya bukan saja demokrasi itu sebuah kata yang abstrak mengalami regresi, tapi akibatnya adalah kepada masyarakat dan daya tahan bangsa ini. Membaca itu semua Muhammadiyah memiliki lembaga itu Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, bersama lembaga lain yang terkait,” ungkap Busyro.
Lembaga-lembaga tersebut memberikan produk pemikiran kritis, konstruktif dan obyektif yang kemudian diberikan kepada pemerintah sebagai solusi mengatasi masalah. Kajian yang menghasilkan produk pemikiran itu juga melibatkan institusi pendidikan yaitu Perguruan Tinggi Muhammadiyah-’Aisyiyah (PTMA).
