MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Sebagai organisasi yang memiliki struktur utuh, Muhammadiyah memiliki mekanisme untuk membentengi ideologi dari infiltrasi gerakan lain atau luar.
Ideologi Muhammadiyah diantaranya adalah putusan atau produk dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Maka menurut Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Agung Danarto jika ada perbedaan harus dikembalikan ke Tarjih.
Hal itu disampaikan Agung Danarto pada Selasa (8/1) dalam Kultum Bakda Salat Duhur di Masjid AR Fachruddin Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Cik Ditiro, Kota Yogyakarta.
“Kalau ada (perbedaan) dengan sesama warga Muhammadiyah, maka tolok ukurnya adalah putusan Majelis Tarjih,” katanya.
Sebagai warga Muhammadiyah, imbuhnya, mengikuti hasil keputusan organisasi adalah keharusan. Termasuk mengikuti hasil produk Majelis Tarjih, sebab meskipun ada dalil jika Tarjih tidak menggunakan dalil itu, maka warga Muhammadiyah lebih baik mengikuti putusan Tarjih.
“Okelah kalau toleransi dengan non-Muhammadiyah bisa menggunakan dalil itu, karena ada dalilnya. Tapi kalau di Muhammadiyah kita usahakan untuk sesuaikan dengan Putusan Majelis Tarjih,” katanya.
Sebab tak bisa dipungkiri secara sosiologis, di tubuh Muhammadiyah juga terdapat varian seperti Muhammadiyah murni, Muhammadiyah Rasa Salafi (Mursal), Muhammadiyah NU (Munu), termasuk juga Marhaen Muhammadiyah (Marmud).
Melihat realitas itu, katanya, dilihat sebagai deviasi bukan sebagai penyimpangan atau gerakan sempalan. Akan tetapi jika sudah bermuhammadiyah, Agung berharap supaya bisa bermuhammadiyah dengan murni.
“Tetapi kalau sudah di Muhammadiyah harus bermuhammadiyah murni, Muhammadiyah yang mengikuti putusan organisasi, Muhammadiyah yang mengikuti ketentuan-ketentuan,” katanya.
Namun demikian, fakta sosiologis itu tidak bisa secara serta merta dihukumi sebagai bagian luar dari Muhammadiyah. Sebab sebagai manusia sulit memiliki identitas tunggal, jika beridentitas tunggal membuat gerakan tidak luwes dan luar.
