MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA- Tanwir I ‘Aisyiyah akan digelar pada 15-17 Januari 2025 di di Hotel Tavia Heritage, Jakarta diikuti oleh 350 peserta dari Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah, dan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah.
Tanwir ‘Aisyiyah merupakan forum permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar untuk melakukan penguatan, konsolidasi gerakan, dan refleksi atas perjalanan ‘Aisyiyah pasca Muktamar ke-48 tahun 2022 lalu di Surakarta.
Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, menjelaskan tema Tanwir I ‘Aisyiyah kali ini ialah “Dinamisasi Perempuan Berkemajuan Menuju Indonesia Berkeadilan”.
Salmah menjelaskan, tema Tanwir I ini sangatlah relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Masih terdapat ketimpangan di tengah masyarakat yang terlihat dari problem kemiskinan, belum terpenuhinya akses layanan dasar terutama pada kelompok rentan dan marjinal, hingga masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“‘Aisyiyah sebagai gerakan perempuan yang peduli pada isu perempuan, anak, dan kelompok marjinal melihat bahwa ketimpangan tersebut harus diatasi agar tidak ada seorang pun yang tertinggal atau no one left behind,” jelas Salmah dalam Konferensi Pers Jelang Tanwir I ‘Aisyiyah pada Selasa (14/1) bertempat di Aula Kantor PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat.
Sementara Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris Umum PP ‘Aisyiyah, mengungkapkan strategi yang bisa dilakukan, baik itu dengan penyadaran, pemenuhan akses layanan dasar, pemberdayaan, hingga advokasi kebijakan.
Terdapat beberapa isu yang akan menjadi pembahasan dalam Tanwir I ‘Aisyiyah, mulai dari gerakan pendidikan inklusif, upaya bersama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, kedaulatan pangan di tengah problem perubahan iklim dan ekonomi global, ketahanan keluarga, hingga isu-isu perempuan dan anak dalam pandangan Islam Berkemajuan.
Tri menyampaikan, ‘Aisyiyah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan me-launching Gerakan Pendidikan Inklusif Berkelanjutan dalam forum Tanwir I ‘Aisyiyah ini.
“Gerakan pendidikan inklusif menjadi upaya nyata untuk menyediakan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak dengan beragam latar belakang, kondisi, dan kebutuhan,” terang Tri.
Saat ini, paparnya, belum semua sekolah menerapkan pendidikan inklusif meski telah menjadi mandat undang-undang; sehingga belum semua anak dengan beragam latar belakang dan kebutuhan, mengakses pendidikan bermutu. Ia memberi contoh, anak berkebutuhan khusus (ABK), korban perkawinan anak dan kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, anak dari masyararakat adat, maupun anak yang tinggal di daerah kondisi geografis yang tidak mudah dijangkau.
