MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANDUNG – Kondisi pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Jawa Barat masih menyisakan tantangan yang tidak mudah. Sebagai contoh, rata-rata lama pendidikan warga Jawa Barat saat ini masih di sekitar angka 8 tahun atau setara sekolah menengah pertama. Fakta di atas jika tidak diatasi dengan serius membuat Jawa Barat semakin tertinggal untuk meraih Indonesia Emas di tahun 2045.
Tidak hanya itu, merujuk data Bappenas tahun 2023 lalu, Jawa Barat menempati urutan pertama sebagai provinsi yang menyumbangkan data anak putus sekolah (out of school children) mencapai angka sekitar delapan ratus ribu.
Tantangan berat di atas menjadi perhantian khusus Wamendikdasmen Fajar Rizal Ul Haq dalam Resepsi Puncak Milad Muhammadiyah ke-112 di lingkungan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat pada Senin (23/12).
Pria kelahiran Sukabumi tersebut mengakui, kondisi di atas menjadi tanggung jawab moral yang tidak mudah ketika diminta Presiden Prabowo bersama Abdul Mu’ti untuk memajukan pendidikan nasional, khususnya memanjukan pendidikan di lingkungan Jawa Barat di mana ia dilahirkan.
“Tantangan di atas tentu tidak mudah dan harus kita urai satu persatu, tapi prinsip utamanya adalah kami di Kemendikdasmen ingin mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua sebagai wujud kebijakan yang berkeadilan,” ungkapnya.
Ketua Lembaga Kajian Strategis Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan bahwa sebetulnya Muhammadiyah memiliki modal penting untuk bergotong royong dengan pemerintah dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, karena memiliki DNA mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Muhammadiyah memiliki rekam jejak yang panjang dalam pendidikan, namun sekolah Muhammadiyah juga harus senantiasa beradaptasi dan berinovasi agar tidak tertinggal,” ujarnya.
Bagi Fajar, mewujudkan tema besar milad Muhammadiyah kali ini, yaitu Mewujudkan Kemakmuran untuk Semua tidak akan terwujud tanpa pendidikan yang bermutu untuk semua.
“Oleh karena itu, mari kita wujudkan spirit Al-Ma’un dalam kebijakan pendidikan, mari kita bela kaum mustadz’afin (kaum yang lemah) dengan kebijakan yang berkeadilan, sehingga pendidikan yang bermutu bisa diakses oleh semua golongan,” pesannya.
