MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Menghadirkan kemakmuran untuk semua yang diinginkan oleh Muhammadiyah menurut Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas dapat dilakukan secara kolaboratif.
Hal itu disampaikan oleh Busyro pada Senin (18/11) dalam Konferensi Pers PP Muhammadiyah untuk agenda Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta.
Kolaborasi itu dapat dibangun dengan pemerintah, maupun swasta yang lain. Kolaborasi yang dibangun dengan pemerintah dapat dilakukan dengan bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif atau trias politika.
Menurut Busyro, ketiga kunci pemegang kekuasaan tersebut masing-masing memiliki masalah yang mendesak untuk segera diselesaikan. Kenyataan tersebut tak dapat dibantah, terlebih dengan mudahnya rakyat dalam mengakses informasi.
“Bahwa Trias Politika itu semuanya sedang mengalami degradasi moral pada titik terendah,” ungkap Busyro Muqoddas.
Sebagai negara dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang besar, Indonesia jika dikalkulasikan dapat mandiri dan menjadi negara yang makmur. Akan tetapi kemakmuran itu jauh dari angan karena adanya korupsi.
Oleh karena itu, terkait masalah korupsi dan menghadirkan kemakmuran untuk semua Busyro mengatakan bahwa Muhammadiyah senantiasa dan terus konsisten mengembangkan pemikiran, langkah praksis, tidak hanya secara retorik saja.
“Itu Muhammadiyah tidak mungkin sendiri, mesti harus mengajak tiga unsur tadi. Yang kedua mengajak elemen-elemen masyarakat sipil,” imbuhnya.
Kolaborasi juga diminta Busyro untuk dibangun dengan institusi pendidikan atau perguruan tinggi. Langkah kolaboratif tersebut dilakukan dengan cara memperbaiki kinerja-kinerja akademik sebagai pijakan pengambil kebijakan.
Kepada pemangku kebijakan perguruan tinggi supaya mengedepankan objektivitas dalam riset, terlebih jika hasilnya digunakan sebagai landasan untuk mengambil kebijakan yang berdampak pada rakyat luas.
Selain dengan perguruan tinggi, usaha menghadirkan kemakmuran untuk semua yang diinginkan oleh Muhammadiyah juga dapat dikolaborasikan dengan organisasi non pemerintah yang kredibel.
