MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANTUL – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir memberikan hak suaranya untuk Pilkada Serentak 2024 di TPS 005 yang beralamat di Rukeman, Dusun Gatak, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Bantul pada Rabu (27/11).
Terlihat Haedar Nashir datang ke TPS 005 ditemani oleh istri tercinta, Siti Noodjannah Djohantini beserta anaknya. Kedatangan Haedar ini untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul sebagai kabupaten tempat kediamannya.
“Ini sebagai wujud partisipasi politik sebagaimana layaknya warga negara. Dan saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh warga bangsa yang telah menggunakan hak pilihnya,” kata Haedar.
Haedar berharap Pilkada Serentak 2024 ini diselenggarakan dengan bersih, jujur, dan adil, serta bermartabat. Sekaligus juga Pilkada yang berdaulat– yang bersih dari segala campur tangan lembaga atau siapapun.
Berdaulatnya penyelenggaraan Pilkada, imbuhnya, diharapkan akan mendorong demokrasi di Indonesia lebih substantif, tidak hanya demokrasi yang dijalankan secara prosedural. Pilkada Serentak 2024 ini diminta oleh Haedar sebagai akhir dari perilaku institusi, lembaga atau siapapun yang berlaku curang sehingga mengurangi daulat Pemilu.
Selanjutnya kepada KPU dan Bawaslu untuk mengawal proses pemungutan, penghitungan, sampai proses akhir supaya tidak ada masalah serius. Terlebih masalah penyalahgunaan atau penyimpangan.
“Karena itu menyangkut penghargaan aspirasi warga yang menyempatkan waktu, peluang untuk datang ke TPS. Termasuk rekan-rekan wartawan sebelum bertugas,” imbuhnya.
Sementara itu, ketika nanti Kepala Daerah yang terpilih secara demokratis supaya menjalankan mandat konstitusi secara jujur, aman, terpercaya, bahkan mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan diri dan kroni.
“Kita ingin ada ekosistem politik baru, di mana Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih itu betul-betul berjiwa negarawan, berjiwa pahlawan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Bahkan semua harus mendeklair selesai dengan dirinya,” ungkap Haedar.
Menurutnya segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi yang menyangkut materi bermula dari pejabat publik yang belum selesai dengan dirinya. Terlebih jika banyak ‘hutang’ yang harus dibayar dari dukungan politik yang didapatkannya.
Padahal dukungan politik yang diberikan kepada calon pejabat publik tidak boleh menyandera. Pilkada Serentak 2024 ini harus dijadikan momentum untuk menghadirkan pemimpin yang mampu membawa kepada good dan clean government.
Besarnya kekuasaan yang diberikan kepada daerah sebagai bentuk otonomi dikhawatirkan akan digunakan untuk penyalahgunaan sumber daya alam termasuk juga APBN. Oleh karena itu, penting bagi Kepala Daerah untuk menerapkan good dan celana government.
“Nanti pertaruhannya itu kekayaan alam, sumber daya daerah, bahkan APBN besar yang sekarang mengalir ke daerah yang akhirnya manfaatnya jauh dari rakyat,” katanya.
Meski demikian, Haedar percaya bahwa masih ada Kepala Daerah yang menjadi teladan dalam memimpin daerah semangat para pendiri bangsa untuk menjadi negarawan dan pahlawan di daerah masing-masing.
