MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mendorong sanksi lebih serius kepada Israel atas penindasan yang dilakukan terhadap Palestina.
Hal itu disampaikan Haedar untuk merespon semakin banyaknya pihak baik secara institusi maupun tokoh keagamaan dunia yang bersuara untuk kemerdekaan Palestina, dan mengadili Israel atas penindasan yang dilakukan.
Suara-suara kemanusiaan tersebut menurut Haedar dilontarkan untuk mengakhiri genosida yang terstruktur di Gaza, Palestina yang dilakukan oleh Israel. Suara-suara tersebut tak bisa dibungkam tatkala akar masalah yang terjadi tidak dipotong.
Haedar pada Senin (18/11) di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta menyampaikan supaya ada solusi konkrit untuk menghentikan segera konflik yang terjadi di Palestina. Bahkan jika memungkinkan juga untuk solusi dua negara yaitu Palestina dan Israel.
“Dua negara yang merdeka dan berdaulat, sehingga tidak saling mengintervensi. Selama itu tidak dicari pemecahan, maka akan selalu ada konflik,” katanya.
Jika konflik terus terjadi dan mencemari kemanusiaan, maka sepatutnya malu kepada peradaban. Sebab sejak tahun ‘40-an negara-negara di dunia telah bersepakat untuk menciptakan dunia damai tanpa penindasan.
Atas tindakan kejam yang dilakukan oleh Israel itu, Haedar meminta supaya diberikan sanksi atau hukuman yang keras. Dengan dijatuhkannya sanksi tersebut supaya kekerasan tidak terulang, dan negara lain tidak mengikuti jejak Israel.
“Soal bagaimana mekanismenya, kita serahkan kepada PBB, Mahkamah Internasional,” katanya.
Terkait dengan posisi Indonesia, Haedar menegaskan bahwa sesuai amanah konstitusi Indonesia konsisten menolak segala bentuk penindasan. Oleh karena itu, Indonesia menentang penindasan yang dilakukan Israel untuk Palestina.
Indonesia diharapkan Haedar untuk terus menggalang persatuan mendukung kemerdekaan Palestina, mencari solusi dua negara, dan memberikan sanksi kepada Israel atas segala bentuk penindasan yang dilakukan.
