MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas sampaikan Amanat dalam Rembuk Pilkada Serentak 2024 yang diadakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DIY pada Rabu (25/9) di Aula Kantor PP Muhammadiyah.
Proses demokrasi substantif menurut Busyro memerlukan aksi yang aktif, tidak bisa demokrasi dijalankan dengan diam-diam, dan mencari aman di tengah gaduhnya pesta demokrasi di Indonesia sekarang ini, termasuk akan diselenggarakannya Pilkada Serentak 2024.
Kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, Busyro mengapresiasi gerakan sadar untuk berdemokrasi dengan berbagai cara baik itu tulisan, gerakan, sampai aksi turun ke jalan. IMM diharapkan jadi komunitas anak muda yang aktif berdemokrasi.
“Saya apresiasi kepada mahasiswa yang direpresentasikan oleh IMM DIY, atas langkah nyata ini,” katanya.
Sementara itu, tentang Pilkada Serentak 2024 menurutnya merupakan bagian dari demokrasi yang juga ritual rutin bangsa Indonesia. Namun demikian, Busyro berharap demokrasi dijalankan lebih substantif, sehingga tidak ada lagi politik uang, laku intimidatif, dan taktik Pemilu yang menyalahi aturan.
“Jangan sampai menjadi masifikasi tentang gejala money politik, hoax, dan seterusnya. Sehingga kita berharap supaya Pilkada tidak menjadi ajang ‘para penjudi-penjudi politik’,” kata Busyro.
Busyro menekankan, supaya praktik money politic atau politik uang jangan sampai terulang kembali pada agenda-agenda demokrasi mendatang. Dalam usaha menekan praktik politik uang, Muhammadiyah saat ini melalui Majelis Tarjih Pusat membuat fatwa tentang money politic.
“Money politic itu haram, termasuk dalam Pilkada itu juga sama hukumnya,” tuturnya.
Atas perbuatan yang menyalahi peraturan tersebut, Muhammadiyah tegas menolak itu. Pada kesempatan ini Busyro juga menjelaskan sikap Muhammadiyah terhadap kepemimpinan di Indonesia, bahwa Muhammadiyah tetap menjaga kedekatan dengan tetap seksama, menjunjung tinggi keadilan, dan sikap kritis.
Dalam merespon masalah atau menyampaikan kritisismenya, Muhammadiyah senantiasa menempuh jalur konstitusional. Muhammadiyah meskipun sebagai organisasi sosial keagamaan, namun tetap memiliki perhatian terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.
