MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Menjelang Pilkada Serentak 2024, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas ingatkan, rakyat punya hak untuk mendapatkan pemimpin yang punya nilai kejujuran, kecerdasan, dan track record teruji.
Hal itu disampaikan oleh Busyro Muqoddas pada Rabu (25/9) seusai menghadiri acara Rembuk Pilkada Serentak 2024 yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kantor PP Muhammadiyah.
Hak yang dimiliki oleh rakyat itu, kata Busyro, memiliki konsekuensi untuk mencegah para kontestan Pilkada Serentak 2024 yang tidak memenuhi syarat namun bisa ikut bertanding dan bisa jadi menang karena faktor politik uang. Di mana uang itu didapatkan dari sponsor.
“Duit itu dari mana, maka tentu tidak sulit menebak bahwa duit itu dari sponsor yang sering disebut dengan bohir politik itu,” katanya.
Bohir atau sponsor politik ini dikhawatirkan oleh Busyro akan merusak demokrasi yang dibangun di Indonesia, sebab jika kontestan yang dimodali bohir dan memenangkan pertarungan, maka besar kemungkinan para bohir ini akan menagih imbalan berupa Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai kepentingan mereka.
Penagihan produk Perda yang sesuai dengan kepentingan bohir ini akan berdampak buruk bagi kehidupan rakyat. Sebab pada kenyataannya, jika produk Perda dimanipulasi akan menyebabkan rakyat yang seharusnya sebagai pihak diuntungkan menjadi entitas yang paling dirugikan.
Menurutnya, jika itu terjadi, tentu lebih dari pengkhianatan demokrasi, tapi merupakan penistaan dan penghinaan nyata terhadap rakyat yang berdaulat. Sebab kedaulatan rakyat ini dijamin oleh UUD 1945 yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1.
“Kalau nanti Pilkadanya disponsori oleh ‘penjudi-penjudi politik’ itu, itu sebuah terorisme politik yang nyata. Saya tegas menegaskan bahwa terorisme politik itu nyata dan real,” katanya.
Oleh karena itu, kepada Presiden Indonesia terpilih yaitu Prabowo Subianto, Busyro berharap dapat merubah praktik-praktik politik tersebut. Dan Muhammadiyah siap mendukung kebijakan itu, dan jika diperlukan Muhammadiyah juga siap mendukung dengan segala perangkat dan infrastruktur dimiliki.
